Info Penerimaan PNS

Penerimaan CPNS Tahun Ini Terancam Batal

2012-03-02T22:38:00.002-08:00

JAKARTA- Tanda-tanda diadakannya seleksi CPNS tahun ini makin redup. Hingga saat ini, belum ada satupun daerah yang mengajukan formasi CPNS. Padahal, tahun-tahun sebelumnya, pengajuan sudah dilakukan sejak Januari.
“Biasanya kalau mau ada penerimaan CPNS, Januari sudah banyak yang mengajukan usulan formasi ke BKN. Tapi sampai hari ini, usulan itu tidak ada sama sekali,” ungkap Kabag Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tumpak Hutabarat yang dihubungi, Kamis (23/2).
Diapun merasa pesimis, tahun ini akan diadakan seleksi CPNS. Pasalnya, selain pengajuan formasi, daerah tetap dituntut melampirkan analisa jabatan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK).
“Bagaimana bisa diadakan penerimaan CPNS, sedangkan pengajuan formasinya belum ada satupun. Prosedurnya kan panjang, makanya Januari harusnya sudah masuk,” ujarnya.
Terkait pengangkatan honorer tertinggal menjadi CPNS, menurut dia, tetap harus disertai dengan usulan formasi yang dilengkapi Anjab-ABK. “Tidak bisa diangkat kalau formasinya tidak ada,” ucapnya.
Ditanya bila RPP honorer tertinggal telah diteken Maret oleh presiden, apakah langsung ada pengangkatan, Tumpak mengatakan, prosedurnya tidak demikian. Setelah PP-nya terbit, BKN akan mengeluarkan Peraturan Kepala BKN yang kemudian mengumumkan hasil verifikasi dan validasi tahap pertama. Setelah itu diberikan kesempatan satu bulan kepada masyarakat untuk memberikan sanggahan.
“Dari laporan-laporan itu, kemudian dilakukan verifikasi dan validasi tahap dua. Mengapa harus ada verifikasi validasi lagi, karena untuk mengclearkan data yang ada sehingga honorer yang diangkat CPNS benar-benar layak (memenuhi persyaratan,” tuturnya.(esy/jpnn)

Sumber : Harian Sumut Pos

Pemkot Surabaya Tidak Buka Lowongan CPNS 2012

2012-03-02T22:37:00.001-08:00

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tidak membuka rekrutmen atau penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kota Surabaya untuk angkatan 2012.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, di Surabaya, Jumat (2/3/2012) kemarin, mengatakan, beberapa waktu lalu pemkot sempat menyurati Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negera (kemenpan) dan jawaban dari Kemenpan tidak ada penerimaan CPNS hingga akhir 2012.

"Saya sudah menerima surat dari Kemenpan. Tidak ada penerimaan pegawai baru sampai akhir 2012," kata Tri Rismaharini.

Namun, Risma dengan tegas mengingatkan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) agar tidak merasa kurang karena jumlah pegawai berkurang dengan banyaknya PNS yang pensiun sekitar 600-800 orang setiap tahunnya.

Sebaliknya, Risma menginginkan pengoptimalan jumlah pegawai yang ada sekarang ini. "Kita harus mengoptimalkan SDM yang ada. Kita selalu merasa kurang, baik soal materi atau pegawai. Kalau di luar negeri bisa, kita kok tidak bisa. Kita pasti bisa," terangnya.

Menurut dia, salah satu yang harus dilakukan pemkot adalah dengan pemberdayaan SDM. Risma meminta kepala SKPD untuk merangkul semua pegawai, baik yang mau bekerja ataupun yang tidak mau bekerja.

"Jangan pilih yang mau kerja saja, rangkul yang tidak mau bekerja. Kita berikan motivasi. Jangan biarkan yang tidak kerja, kemudian dilepas," ujarnya.

Saat ditanya, apakah dengan tidak ada rekrutmen ini, pemkot bisa menambah pegawai "outsourcing" (tenaga kontrak)? mantan Kepala Kebersihan dan Pertamanan (DKP) ini menerangkan masing-masing SKPD bisa merekrut "outsourcing". Namun rekrutmen itu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.

Risma mencontohkan rekrutmen "outsourcing" di DKP untuk tukang taman atau tukang keruk selokan. Demikian juga "outsourcing" di Dinas Perhubungan untuk petugas pengatur lalu lintas.

Menurut Risma, rekrutmen ini tidak menyalahi aturan sebab ada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 tahun 2009 tentang pengadaan barang dan jasa.

"Intinya setiap orang bisa menjual jasanya," ujar Risma. (Fat/An)

Sumber : Berita8

Juni, Pemberkasan Honorer Menjadi CPNS

2012-03-02T20:08:00.003-08:00

JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menargetkan, mulai Juni mendatang sudah dilakukan pemberkasan terhadap honorer tertinggal menjadi CPNS. Tiga bulan yang tersisa ini digunakan pemerintah untuk menyelesaikan verifikasi dan validasi ulang. Di samping menunggu hasil penataan kepegawaian (redistribusi pegawai). Demikian dikatakan Asisten Deputi SDM bidang Aparatur Kementerian PAN&RB Nurhayati yang dihubungi, Jumat (2/3).

"Kalau nanti PP Honorer Tertinggal terbit bulan ini, langkah selanjutnya adalah pemberkasan. Namun sebelum itu daerah harus memasukkan dulu data kepegawaian serta redistribusi pegawainya. Jika tidak, nanti honorer yang diangkat CPNS mau ditaruh di mana," ujarnya.

Penyusunan redistribusi pegawai ini penting sekali. Dari situ akan dilihat, mana daerah yang kekurangan dan mana kelebihan. Dia mencontohkan DKI Jakarta yang menolak menerima CPNS dari honorer ataupun dari lainnya. Sebab, jumlah pegawainya sudah berlebih.

"Kalau redistribusi belum ada, kita akan kesulitan menempatkan honorer tertinggal kategori I. Dikhawatirkan, akan terjadi penumpukan di satu instansi," ucapnya.

Jika sudah selesai, pemberkasan CPNS akan dilakukan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dia menyatakan, dari 67 ribu honorer tertinggal kategori I, pemberkasannya tidak akan serentak. Sebab, tergantung dari cepat lambatnya daerah menyelesaikan pemetaan pegawainya.

"Kalau cepat, pemberkasannya lebih cepat juga. Yang jelas, kita targetkan akhir Desember semua honorer tertinggal kategori I sudah selesai pemberkasannya," tandasnya. (esy/jpnn)

Sumber : JPNN

PP Honorer Tertinggal Dipastikan Turun Maret

2012-03-02T20:06:00.003-08:00

JAKARTA - Janji Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar yang menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) tentang Honorer Tertinggal diterbitkan Maret bulan ini, tampaknya mendekati kenyataan. Ini menyusul dengan dipercepatnya proses penggodokan di Sekretariat Negara.

"Saya dapat kabar kalau proses penetapan RPP di Setneg dipercepat. Kemungkinan besar pertengahan atau akhir Maret ini sudah terbit," ungkap Asisten Deputi SDM Aparatur Kementerian PAN&RB Nurhayati yang dihubungi, Jumat (2/3).

Molornya penetapan RPP honorer, terang perempuan berjilbab ini, karena ada empat kali rancangannya dikembalikan ke Kemenpan&RB. Diapun optimis, target Maret PP terbit bisa terealisasi. Meski Komisi II DPR RI memberikan tenggat ke pemerintah April mendatang.

"Saya optimis, karena di Setneg RPPnya sudah final dan tinggal paraf bapak presiden saja. Kalau cuma paraf kan gak lama-lama," ujarnya.

Mengenai verifikasi dan validasi data ulang, menurut Nur, sapaan akrabnya, sementara berjalan. Dengan demikian diharapkan ketika PP honorer terbit, proses pengangkatan CPNS sudah bisa dilakukan. Dikatakannya, belum semua data honorer yang terverifikasi ulang. Namun, bila PP sudah ada, verifikasi akan tetap jalan terus.

"Verifikasi dan validasi ulang (untuk data yang belum selesai diperiksa) akan tetap jalan meski nantinya PP-nya sudah duluan terbit. Kan proses pengangkatan juga mekanismenya cukup banyak juga," ucapnya.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Komisi II DPR RI dan Menpan&RB bersepakat melakukan verifikasi serta validasi ulang untuk honorer tertinggal kategori I. Sasaran utamanya untuk instansi yang mengoleksi di atas 200 honorer.

Menpan&RB serta Forum Guru Honorer Indonesia pada Februari lalu juga bersepakat mempercepat proses penerbitan PP Honorer Tertinggal. Saat itu Menpan&RB menjanjikan, Maret PP-nya terbit.(esy/jpnn)

Sumber : JPNN

Pengumuman Penerimaan Tenaga Non PNS RSUD Panembahan Senopati Tahun 2012

2012-03-02T19:23:00.000-08:00

Pengumuman Tentang Penerimaan Pegawai Non Penagai Negeri Sipil Pada Rumah Sakit Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2012 dapat di unduh di sini.

Sumber : BKD Bantul

Penerimaan PNS Badan SAR Nasional

2010-09-29T20:00:00.000-07:00

P E N G U M U M A N :
Nomor : PENG. 09/ BSN TAHUN 2010
TENTANG
PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
BADAN SAR NASIONAL FORMASI TAHUN 2010

Badan SAR Nasional yang merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian
(LPNK) memberikan kesempatan bagi Warga Negara Indonesia pria dan
wanita yang memiliki kualifikasi pendidikan S-1, D-III, dan SMK/SMU untuk
mengikuti Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Badan SAR
Nasional Formasi Tahun 2010.
I. PERSYARATAN UMUM
1. Warga Negara Indonesia.
2. Memiliki ijazah S-1, dan D-III baik dari lulusan Perguruan Tinggi
Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah terakreditasi oleh
Badan Akreditasi Nasional (BAN), dan apabila berstatus diakui
maupun terdaftar harus berijazah ujian negara / terakreditasi.
3. Memiliki ijazah SMK/SMU Negeri atau Swasta yang berstatus
diakui.
4. Bagi yang memiliki ijazah S-1, dan D-III diutamakan yang memiliki
kemampuan berbahasa Inggris yang dibuktikan dengan sertifikat /
TOEFL, dan dapat mengoperasikan Program Komputer Ms. Office.
5. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan
keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan.
2
6. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan
sendiri, atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil,
atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Swasta.
7. Tidak sedang berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri/
Pegawai Negeri / Anggota TNI / POLRI.
8. Berkelakuan Baik.
9. Sehat Jasmani dan Rohani.
10. Bersedia ditempatkan di seluruh Wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
II. PERSYARATAN KHUSUS
1. Bagi yang memiliki ijazah S-1, D-III, dan SMK yang bukan
melamar sebagai Rescuer, pada tanggal 1 Desember 2010
berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas tahun) tahun dan
setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun.
2. Khusus bagi yang memiliki ijazah SMK/SMU YANG MELAMAR
SEBAGAI RESCUER, pada tanggal 1 Desember 2010 berusia
serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun, dan setinggitingginya
berusia 25 (dua puluh lima) tahun.
3. Bagi pelamar sebagai Rescuer, memiliki tinggi badan sebagai
berikut:
a. Untuk pelamar pria, tinggi badan minimal 163 cm serta memiliki
berat badan normal;
b. Untuk pelamar wanita/perempuan tinggi badan minimal 155 cm
serta memiliki berat badan normal.
4. Bagi pelamar sebagai Rescuer, wajib mampu berenang dan
apabila dinyatakan diterima sebagai CPNS Badan SAR Nasional
wajib menyerahkan Foto copy Sertifikat Renang.
5. Bagi yang berijazah S-1 dan D-III, memiliki Indeks Prestasi
Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 2,75 (dua koma tujuh puluh
lima).
3
6. Bagi yang berijazah SMK/SMU, memiliki Nilai Ijasah sekurangkurangnya
rata-rata 6 (enam).
7. Tidak bertato;
8. Tidak bertindik, terkecuali bagi wanita hanya untuk anting/giwang
atau pelamar dari daerah tertentu yang dapat dibuktikan karena
tuntutan adat;
9. Khusus bagi pelamar sebagai Rescuer, belum menikah dan
bersedia tidak menikah hingga diangkat sebagai PNS.
Catatan :
Panitia akan memberlakukan sistem ranking berdasarkan nilai IPK dan
Nilai Ijazah tertinggi dan kompetensi lainnya sesuai dengan kebutuhan
jabatan untuk menentukan jumlah peserta ujian apabila jumlah pelamar
yang memenuhi persyaratan melebihi jumlah peserta ujian yang
ditentukan.
III. FORMASI CPNS BADAN SAR NASIONAL TAHUN 2010
SELENGKAPNYA (TERMASUK KODE KUALIFIKASI PENDIDIKAN,
KODE JABATAN YANG DILAMAR SERTA KODE UNIT KERJA YANG
DILAMAR) DAPAT DILIHAT PADA LAMPIRAN PENGUMUMAN INI.
IV. KETENTUAN PENDAFTARAN
A. UNTUK LULUSAN S-1, D-III dan SMU/SMK NON RESCUER
YANG MELAMAR UNTUK FORMASI KANTOR PUSAT BADAN
SAR NASIONAL
1. Untuk lulusan S-1, D-III, dan SMK yang melamar untuk
Formasi Kantor Pusat Badan SAR Nasional yang meliputi
unit kerja Sekretariat Utama (Biro Perencanaan dan
Kerjasama Teknik Luar Negeri, Biro Hukum dan
Kepegawaian, Biro Umum, Pusat Data dan Informasi, dan
Inspektorat), Deputi Bidang Potensi SAR (Direktorat Sarana
dan Prasarna, dan Direktoat Diklat dan Pemasyarakatan
SAR), dan Direktorat Bidang Operasi SAR (Direktorat
Operasi, dan Direktorat Komunikasi), LAMARAN
DIKIRIMKAN KE KANTOR SAR JAKARTA melalui PO BOX
1110-BUSH, serta paling lambat diterima tanggal 4 Oktober
2010 Cap Pos.
4
2. Berkas Administrasi Lamaran terdiri dari:
a. Surat Lamaran ditulis tangan oleh yang bersangkutan
dengan tinta hitam yang ditujukan kepada: KEPALA
BADAN SAR NASIONAL Up. Tim Pengadaan CPNS
Badan SAR Nasional Formasi Tahun 2010 di
Jakarta;
b. Pas Foto berwarna terbaru berlatar belakang merah
(untuk S-1) dan berlatar belakang warna biru (untuk DIII
dan SMU/SMK), dengan ukuran 3 x 4 sebanyak 2
(dua) lembar;
c. Foto Copy Kartu Pencari Kerja yang masih yang
berlaku yang dikeluarkan oleh instansi yang
bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan;
d. Foto Copy Ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang
berwenang;
e. Foto Copy Transkip Nilai atau Indeks Prestasi Kumulatif
(IPK) yang sah;
f. Foto Copy Sertifikat Kursus yang pernah diikuti, jika
ada;
3. Setiap pelamar hanya diperkenankan mengirimkan 1 (satu)
berkas lamaran dan pelamar hanya diperkenankan untuk
melamar 1 (satu) jabatan formasi yang tersedia.
4. Pada Amplop Berkas Administrasi Lamaran dicantumkan
Kualifikasi Pendidikan beserta Kode Kualifikasi
Pendidikan dan Jabatan yang dilamar beserta Kode
Jabatan Yang Dilamar serta Unit Kerja beserta Kode Unit
Kerja yang dilamar pada Bagian Kanan Atas Amplop.
5. Pelamar yang melamar lebih dari satu jabatan formasi yang
tersedia, atau tidak mencantumkan Kualifikasi Pendidikan
beserta Kode Kualifikasi Pendidikan dan Jabatan yang
dilamar beserta Kode Jabatan Yang Dilamar serta Unit
Kerja beserta Kode Unit Kerja yang dilamar, dinyatakan
gugur dalam Seleksi Administrasi.
5
B. UNTUK LULUSAN S-1, D-III DAN SMU/ SMK YANG MELAMAR
UNTUK FORMASI PADA KANTOR SAR
1. Pendaftaran hanya dilayani sejak tanggal 20 September s/d
4 Oktober 2010, dan dialamatkan kepada:
a. Kantor SAR Medan, dengan PO BOX 1110 Medan
20131;
b. Kantor SAR Jakarta, dengan PO BOX 1110- BUSH;
c. Kantor SAR Surabaya, dengan PO BOX 116
Sidoardjo;
d. Kantor SAR Denpasar, dengan PO BOX 1093 TBB
80362;
e. Kantor SAR Makassar, dengan PO BOX 14 MSDY;
f. Kantor SAR Biak, dengan PO BOX 238 Biak
g. Kantor SAR Banda Aceh, dengan PO BOX 178 Banda
Aceh;
h. Kantor SAR Padang, dengan PO BOX 398 Padang;
i. Kantor SAR Pekanbaru, dengan PO BOX 1384
Pekanbaru;
j. Kantor SAR Tanjung Pinang, dengan PO BOX X
Tanjung Pinang;
k. Kantor SAR Palembang, dengan PO BOX 1210
Palembang;
l. Kantor SAR Mataram, dengan PO BOX 204 Mataram;
m. Kantor SAR Semarang, dengan PO BOX 1310/ SM
Semarang;
n. Kantor SAR Kupang, dengan PO BOX 01 Kupang
Airport NTT 85361;
o. Kantor SAR Pontianak, dengan PO BOX 7892
Pontianak;
6
p. Kantor SAR Banjarmasin, dengan PO BOX 1117
Banjarbaru 70700:
q. Kantor SAR Balikpapan, dengan PO BOX 001
Balikpapan;
r. Kantor SAR Kendari, dengan PO BOX 115 Kantor Pos
Kendari 93000;
s. Kantor SAR Manado, dengan PO BOX 01 Airmadidi
95371;
t. Kantor SAR Ambon, dengan PO BOX 1024;
u. Kantor SAR Sorong, dengan PO BOX 233 Sorong
98417;
v. Kantor SAR Jayapura dengan PO BOX 291 Sentani
Jayapura;
w. Kantor SAR Timika dengan PO BOX 1500;
x. Kantor SAR Merauke dengan PO BOX 185 Merauke;
2. Berkas Administrasi Lamaran terdiri dari:
a. Surat Lamaran ditulis tangan oleh yang bersangkutan
dengan tinta hitam yang ditujukan kepada: KEPALA
BADAN SAR NASIONAL Up. Tim Pengadaan CPNS
Badan SAR Nasional Formasi Tahun 2010 Kantor
SAR ........ (diisi sesuai dengan Lokasi Kantor SAR
yang dituju/dilamar);
b. Pas Foto berwarna terbaru berlatar belakang merah
(untuk S-1), dan berlatar belakang warna biru (untuk DIII
dan SMU/SMK) ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua)
lembar;
c. Foto Copy Kartu Pencari Kerja yang dikeluarkan oleh
instansi yang bertanggungjawab di bidang
ketenagakerjaan;
d. Foto Copy Ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang
berwenang;
7
e. Foto Copy Transkip Nilai atau Indeks Prestasi Kumulatif
(IPK) yang sah (bagi S-1 dan D-III), nilai Ijazah (bagi
SMU/SMK);
f. Foto Copy Sertifikat Kursus yang pernah diikuti, jika
ada.
3. Setiap pelamar hanya diperkenankan mengirimkan 1 (satu)
berkas lamaran dan pelamar hanya diperkenankan untuk
melamar 1 (satu) jabatan formasi yang tersedia.
4. Pada Amplop Berkas Administrasi Lamaran dicantumkan
Kualifikasi Pendidikan beserta Kode Kualifikasi
Pendidikan dan Jabatan yang dilamar beserta Kode
Jabatan Yang Dilamar serta Unit Kerja beserta Kode Unit
Kerja yang dilamar pada Bagian Kanan Atas Amplop.
5. Pelamar yang melamar lebih dari satu jabatan formasi , atau
yang tidak mencantumkan Kualifikasi Pendidikan beserta
Kode Kualifikasi Pendidikan dan Jabatan yang dilamar
beserta Kode Jabatan Yang Dilamar serta Unit Kerja
beserta Kode Unit Kerja yang dilamar, dinyatakan gugur
dalam Seleksi Administrasi.
V. TAHAPAN DAN PELAKSANAAN SELEKSI
A. UNTUK LULUSAN S-1, D-III DAN SMU/SMK NON RESCUER
1. Seleksi dilaksanakan dengan sistem gugur melalui tahapan
sebagai berikut:
a. Hasil seleksi administrasi direncanakan akan
diumumkan pada tanggal 11 Oktober 2010, dan dapat
dilihat pada papan pengumuman atau melalui media
lain yang ditetapkan oleh masing-masing Kantor SAR.
b. Pelamar yang lulus Seleksi Administrasi akan diberikan
Tanda Peserta Seleksi Tertulis yang direncanakan akan
dibagikan pada tanggal 13 s/d 15 Oktober 2010;
8
c. Tempat pengambilan Tanda Peserta Seleksi Tertulis
bagi lulusan S-1 dan D-III yang melamar untuk mengisi
Formasi pada Kantor Pusat Badan SAR Nasional akan
ditetapkan oleh panitia dan diumumkan melalui
papan pengumuman pada Kantor SAR Jakarta,
dan/atau www.basarnas.go.id.
Adapun bagi lulusan S-1, D-III dan SMU/SMK non
rescuer yang melamar untuk mengisi Formasi pada
Kantor SAR, tempat pengambilan Tanda Peserta
Seleksi Tertulis dilakukan pada masing-masing Kantor
SAR tempat mendaftar;
Catatan :
Pada saat pengambilan Tanda Peserta Seleksi Tertulis,
pelamar wajib datang sendiri dan tidak dapat diwakilkan
serta diwajibkan membawa identitas diri
(KTP/SIM/Paspor atau sejenisnya yang masih berlaku)
dan pas foto berwarna terbaru dengan latar belakang
berwarna merah (bagi S-2/S-1) atau berwarna biru
(bagi D-III dan SMU/SMK) ukuran 3 x 4 sebanyak 4
(empat) lembar dengan mencantumkan nama dan
jabatan yang dilamar di balik pas foto;
d. Seleksi Tertulis, terdiri dari TES KOMPETENSI DASAR
(TKD), yang meliputi Tes Pengetahuan Umum (TPU),
Tes Bakat Skolastik (TBS) dan Tes Skala Kematangan
(TSK) serta TES KOMPETENSI BIDANG (TKB),
berupa Tes Substansi (TS) mengenai Badan SAR
Nasional yang direncanakan akan dilaksanakan pada
tanggal 27 Oktober 2010;
e. Seleksi Keahlian dan Keterampilan (wawancara), bagi
peserta yang dinyatakan Lulus Seleksi Tertulis Tingkat
Sarjana (S-1) direncanakan akan dilaksanakan pada
tanggal 9 s/d 10 November 2010, dengan lokasi akan
diumumkan kemudian.
2. Nama Peserta yang dinyatakan lulus pada tiap tahapan
seleksi akan diumumkan melalui papan-papan pengumuman
pada masing-masing Kantor SAR dan/atau WEBSITE
BASARNAS dengan alamat www.basarnas.go.id.
9
B. UNTUK LULUSAN SMK/SMU YANG MELAMAR SEBAGAI
RESCUER
Seleksi dilaksanakan dengan sistem gugur melalui tahapan
sebagai berikut:
1. Hasil seleksi administrasi direncanakan akan diumumkan
pada lokasi Kantor SAR tempat pendaftaran pada tanggal 11
Oktober 2010.
2. Pelamar yang lulus Seleksi Administrasi akan diberikan
Tanda Peserta Seleksi Fisik yang direncanakan akan
dibagikan pada tanggal 12 s/d 14 Oktober 2010 dengan
bertempat pada Lokasi Kantor SAR yang dilamar.
Catatan :
Pada saat pengambilan Tanda Peserta Seleksi Fisik, pelamar
wajib datang sendiri dan tidak dapat diwakilkan serta
diwajibkan membawa identitas diri (KTP/SIM/Paspor atau
sejenisnya yang masih berlaku) dan pas foto berwarna
terbaru dengan latar belakang berwarna biru ukuran 3 x 4
sebanyak 1 (satu) lembar dengan mencantumkan nama dan
jabatan yang dilamar di balik pas foto.
3. Pelaksanaan Seleksi Fisik dan Test Kesehatan Dasar akan
dilaksanakan pada tanggal 15 s/d 18 Oktober 2010 dengan
sistem gugur yang meliputi:
a. Pengukuran tinggi badan dan penimbangan berat badan;
b. Pemeriksaan postur tubuh, yang mencakup Kepala/ muka
termasuk panca indera, bahu, tulang belakang/punggung,
dada, perut, panggul, lengan, tangan dan jari, tungkai
bawah, dan telapak kaki dan jari,
c. Pengamatan tipe tubuh, sikap dan gerak tubuh;
d. Pemeriksaan kesehatan, yang meliputi kesehatan jantung,
mata/penglihatan, dan paru-paru;
e. Kemampuan lari;
f. Kemampuan pull ups;
10
g. Kemampuan push ups;
h. Kemampuan sit ups;
i. Kemampuan shuttle runs;
j. Kemampuan renang;
k. Test Phobia ketinggian.
4. Pelamar yang lulus Seleksi Fisik dan Test Kesehatan Dasar
direncanakan akan diumumkan pada tanggal 20 Oktober
2010 di masing-masing lokasi Kantor SAR yang dilamar.
5. Pelamar yang lulus Seleksi Fisik dan Test Kesehatan Dasar
akan diberikan Tanda Peserta Seleksi Tertulis yang
direncanakan akan dibagikan pada tanggal 20 s/d 22 Oktober
2010 dengan bertempat pada masing-masing Kantor SAR.
6. Pelamar yang lolos Seleksi Fisik dan Test Kesehatan Dasar,
berhak mengikuti Seleksi Tertulis yang direncanakan akan
dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2010 berupa TEST
KOMPETENSI DASAR (TKD), yang meliputi Test
Pengetahuan Umum (TPU), Test Bakat Skolastik (TBS) dan
Test Skala Kematangan (TSK).
VI. PENGUMUMAN AKHIR PELAMAR S-1, D-III, SMK/SMU YANG
DINYATAKAN LULUS DAN DITERIMA SEBAGAI CPNS BADAN SAR
NASIONAL DIRENCANAKAN AKAN DILAKSANAKAN PADA
TANGGAL 20 November 2010 MELALUI WEBSITE
www.basarnas.go.id serta papan pengumuman pada Kantor SAR.
VII. KEWAJIBAN PENYAMPAIAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI BAGI
PELAMAR YANG DINYATAKAN LULUS AKHIR DAN DITERIMA
SEBAGAI CPNS BADAN SAR NASIONAL
Pelamar yang dinyatakan lulus akhir dan diterima sebagai CPNS Badan
SAR Nasional selambat-lambatnya pada tanggal 27 November 2010
wajib menyerahkan kelengkapan administrasi untuk proses
pengangkatan sebagai CPNS, berupa:
11
1. Surat lamaran yang ditulis tangan dengan huruf balok oleh yang
bersangkutan dengan tinta hitam serta mencantumkan kualifikasi
pendidikan beserta kode pendidikan dan jabatan yang dilamar
beserta kode jabatan, dan dibubuhi materai Rp. 6.000,-- yang
ditujukan kepada Kepala Badan SAR Nasional u.p Panitia
Pengadaan CPNS Badan SAR Nasional Formasi Tahun Anggaran
2010 di Jakarta.
2. Salinan / Foto Copy Ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang
berwenang dan Transkrip Nilai.
(PERHATIAN: Surat Keterangan Lulus Sementara tidak
berlaku)
3. Fotokopi Surat Keterangan Pengalaman Kerja bagi yang
sebelumnya telah memiliki pengalaman kerja.
4. Daftar Riwayat Hidup.
5. Pas Foto berwarna terbaru berlatar belakang warna merah (bagi
pelamar S-1) dan berlatar belakang warna biru (bagi pelamar
SMK/SMU Plus) ukuran 3 x 4 sebanyak 10 (sepuluh) lembar
dengan mencantumkan nama dan jabatan yang dilamar dibalik pas
foto.
6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
7. Surat Keterangan Sehat dari Dokter pemerintah dan hasil check-up
kesehatan yang biayanya ditanggung sendiri oleh pelamar, yang
meliputi :
1) Pemeriksaan Fisik Umum;
2) Laboratorium:
(a) Darah Lengkap:
- HB
- Eritrosit
- Hematokrit
- Lekosit
- Trombosit
- LED
- Diffo Count
12
(b) Kimia Darah:
- Faal Hati : SGOT, SGPT
- Faal Ginjal : Bun, Kreatinin, Asam Urat
- Analisa Lemak : Kolesterol Total, Tricliserida, HDL,
LPL
- Diabetes : GDS
(c) Urine Lengkap
3) Radiologi:
- Foto Thorax
4) Tidak buta warna.
8. Surat Keterangan Tidak Mengkonsumsi / Menggunakan Narkotika /
Psikotropika, dan zat adiktif lainnya dari dokter pemerintah yang
berwenang.
9. Kartu Pencari Kerja yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh
Instansi yang bertanggungjawab di bidang Ketenagakerjaan.
10. Khusus pelamar SMK/SMU sebagai Rescuer menyerahkan
Foto copy Sertifikat Renang dengan terlebih dahulu
menunjukkan aslinya.
11. Surat Pernyataan Bersedia Tidak Pindah ke Unit Kerja / Instansi
Lain, minimal 5 (lima) tahun sejak masa Pengangkatan CPNS
ditulis tangan dengan huruf balok oleh yang bersangkutan dengan
tinta hitam dan dibubuhi materai Rp. 6.000,00.
12. Surat Pernyataan Bersedia mengganti biaya yang telah dikeluarkan
oleh Badan SAR Nasional apabila setelah diterima sebagai CPNS
Badan SAR Nasional mengundurkan diri.
13. Surat Pernyataan bersedia untuk mengikuti Diklat Dasar SAR dan
mematuhi segala ketentuan yang terkait dengan penyelenggaraan
Diklat Dasar SAR.
13
VIII. KETENTUAN LAIN-LAIN
1. Surat Lamaran yang dikirim kepada Badan SAR Nasional sebelum
adanya pengumuman ini dinyatakan dan dianggap tidak berlaku.
2. Panitia tidak melayani lamaran yang diserahkan secara langsung
selain melalui PO BOX yang telah ditentukan.
3. Dalam seleksi pengadaan CPNS Badan SAR Nasional Formasi
Tahun Anggaran 2010, pelamar tidak dipungut biaya apapun.
4. Panitia tidak bertanggung jawab terhadap segala pungutan yang
dibebankan kepada para pelamar yang mengatasnamakan panitia.
5. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus hingga tahapan terakhir seleksi
atau yang pemberkasannya telah diproses untuk penetapan NIP di
BKN, atau telah menjadi CPNS Badan SAR Nasional tetapi tibatiba
mengundurkan diri diwajibkan mengganti biaya yang telah
dikeluarkan oleh Badan SAR Nasional sebesar Rp. 25.000.000,-
(Dua Puluh Lima Juta Rupiah) secara tunai, untuk disetorkan ke
Kas Negara.
6. Pelamar diwajibkan proaktif untuk memantau informasi
lanjutan mengenai pengadaan CPNS Badan SAR Nasional
Tahun Anggaran 2010 ini melalui informasi resmi yaitu website
dengan alamat www.basarnas.go.id serta papan pengumuman
yang ditunjuk pada lokasi Kantor SAR, sehingga apabila terjadi
kelalaian pelamar tidak mengikuti perkembangan pelaksanaan
pengadaan CPNS Badan SAR Nasional Tahun 2010, maka
menjadi tanggung jawab pelamar dan Panitia Pengadaan CPNS
Badan SAR Nasional tidak bertanggungjawab atas kelalaian
pelamar dimaksud.
7. Keputusan Panitia tidak dapat diganggu gugat.
14
8. Panitia tidak melayani pelamar baik secara langsung maupun
telepon atapun melalui surat menyurat di luar melalui PO BOX
yang telah ditentukan.

Jakarta, 20 September 2010
SEKRETARIS UTAMA
SELAKU KETUA PANITIA PENGADAAN
CPNS BADAN SAR NASIONAL FORMASI
TAHUN 2010
ttd
Drs. MAX RULAND B, M.M, M.Sc
Pembina Utama (IV/e)

Penerimaan CPNS Kementerian Perhubungan 2010

2010-09-29T19:59:00.000-07:00

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

P E N G U M U M A N :
Nomor : PM. 13 Tahun 2010

PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
TINGKAT SARJANA (D.IV, S1, S2) FORMASI TAHUN ANGGARAN 2010

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia memberi kesempatan bagi Warga Negara Indonesia pria dan wanita yang memiliki kualifikasi pendidikan D.IV, S1, dan S2 atau yang disetarakan untuk mengikuti Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Perhubungan Tingkat Sarjana (D.IV, S1, S2) Formasi Tahun Anggaran 2010.

I. PERSYARATAN UMUM

Warga Negara Indonesia;
Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun dan maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun pada tanggal 01 Desember 2010;
Berijazah D.IV, S1, S2 atau yang disetarakan, baik dari lulusan Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah terakreditasi;
Untuk Ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi di luar negeri hanya dapat dihargai apabila telah diakui dan ditetapkan sederajat dengan ijazah dari perguruan tinggi negeri yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab menyelenggarakan Pendidikan Nasional;
Diutamakan yang memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang dibuktikan dengan sertifikat / TOEFL dan dapat mengoperasikan Program Komputer Ms. Office;
Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan;
Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Swasta;
Tidak berkedudukan sebagai Calon / Pegawai Negeri / TNI / POLRI;
Berkelakuan Baik;
Sehat Jasmani dan Rohani;
Bersedia ditempatkan di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

II. PERSYARATAN KHUSUS

Untuk Formasi Pelaut D.IV. Nautika + ANT III atau Strata B Nautika diwajibkan memiliki sertifikat ANT II sedangkan untuk formasi D.IV Teknika + ATT III atau Strata B Teknika diwajibkan memiliki sertifikat ATT II;
Untuk Formasi Sarjana Hukum Internasional, diwajibkan memiliki sekurang-kurangnya TOEFL 500 yang dikeluarkan oleh lembaga resmi yang berbadan hukum;
Kualifikasi Pendidikan Penerbang, Pelaut D-IV Nautika + ANT I atau ANT II, D-IV Teknika + ATT I atau ATT II dan S1 Teknik Elektronika Penerbangan usia dapat lebih dari 35 tahun dan paling tinggi 40 tahun pada tanggal 01 Desember 2010, dengan persyaratan memiliki pengalaman kerja pada instansi atau lembaga swasta yang berbadan hukum paling kurang 13 tahun pada tanggal 17 April 2010 dan masih melaksanakan tugas pada instansi/lembaga swasta tersebut;
Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 2,75 (dua koma tujuh lima).
Catatan : Panitia akan memberlakukan sistem ranking berdasarkan nilai IPK tertinggi sesuai dengan kebutuhan jabatan dan kompetensi untuk menentukan jumlah peserta ujian, apabila jumlah pelamar yang memenuhi persyaratan melebihi jumlah peserta ujian yang ditentukan dengan ratio formasi dengan pelamar 1:20.

III. KETENTUAN PENDAFTARAN

Pendaftaran hanya dilayani secara ONLINE melalui website Kementerian Perhubungan dengan alamat: www.dephub.go.id, dimulai sejak tanggal 27 September s.d. 11 Oktober 2010, dan mencetak serta mengirimkan Bukti Registrasi Pendaftaran ONLINE;
Berkas Administrasi Lamaran dikirimkan melalui PO BOX yang telah ditetapkan beserta Bukti Registrasi Pendaftaran ONLINE selambat-lambatnya diterima tanggal 16 Oktober 2010 (Cap Pos);
Jika ada pelamar yang pernah mengirimkan lamaran sebelum pengumuman ini maka dinyatakan tidak berlaku;
Berkas Administrasi Lamaran terdiri dari:
a. Surat Lamaran yang harus ditulis tangan dengan tinta hitam dan ditandatangani oleh pelamar yang ditujukan kepada:
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
Up. Tim Pengadaan CPNS Tingkat Sarjana
Kementerian Perhubungan Formasi Tahun Anggaran 2010
b. Foto Copy Ijazah dan Transkrip Nilai atau Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
c. Cetakan (Print Out) Bukti Registrasi Pendaftaran ONLINE;
d. Foto Copy Sertifikat TOEFL bagi Kualifikasi Hukum Internasional;
e. Bagi Pelamar Kualifikasi Pendidikan Penerbang, Pelaut D-IV Nautika+ANT I atau ANT II, D-IV Teknika+ATT I atau ATT II dan S1 Teknik Elektronika Penerbangan yang usianya lebih dari 35 tahun sampai dengan 40 tahun, harus melampirkan foto copy sah Surat Keterangan Pengalaman Kerja pada instansi atau lembaga swasta yang berbadan hukum paling kurang 13 tahun pada tanggal 17 April 2010 dan masih melaksanakan tugas pada instansi/lembaga swasta tersebut;
Berkas Administrasi Lamaran dikirimkan ke:
PO BOX 4667 JKP 10046, untuk pilihan lokasi seleksi (Tes) di Jakarta
PO BOX 8050 / SMEL SEMARANG, untuk pilihan lokasi seleksi (Tes) di Semarang
PO BOX 4080/SBS/60400 ATKP SURABAYA, untuk pilihan lokasi seleksi (Tes) di Surabaya
PO BOX 1090 MDN, untuk pilihan lokasi seleksi (Tes) di Medan
PO BOX 3000 MAKASSAR 90000, untuk pilihan lokasi seleksi (Tes) di Makassar
PO BOX 3381 DENPASAR, untuk pilihan lokasi seleksi (Tes) di Denpasar
Setiap pelamar hanya diperkenankan mengirimkan 1 (satu) berkas lamaran dan untuk 1 (satu) jabatan formasi yang tersedia;
Pada Amplop Berkas Administrasi Lamaran dicantumkan Kode Lamaran yang ditulis pada Bagian Kanan Atas Amplop dan Stop Map;
Kode Lamaran dapat dilihat pada Lampiran I di bawah ini (Daftar Jenis Jabatan, Kualifikasi Pendidikan, Jumlah Formasi, Penempatan dan Kode Lamaran);
Apabila Berkas Administrasi Lamaran yang diterima panitia tidak lengkap dan tidak sesuai persyaratan dinyatakan TIDAK LULUS SELEKSI ADMINISTRASI.

IV. TAHAPAN DAN PELAKSANAAN SELEKSI

Seleksi dilaksanakan dengan sistem gugur melalui tahapan sebagai berikut:
a. Hasil seleksi Administrasi direncanakan diumumkan pada tanggal 22 Oktober 2010;
b. Pelamar yang lulus Seleksi Administrasi diberikan Tanda Peserta Seleksi direncanakan dibagikan pada tanggal 25 s.d. 28 Oktober 2010. Tempat pengambilan Tanda Peserta Seleksi diumumkan melalui website Kementerian Perhubungan dengan alamat: www.dephub.go.id.
Catatan : Pengambilan Tanda Peserta Seleksi tidak dapat diwakilkan dan pelamar wajib membawa identitas diri dan pas foto terbaru berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar dengan menuliskan nama dan kode lamaran di balik pas foto.
c. Seleksi Tertulis, berupa TES KOMPETENSI DASAR (TKD), yang meliputi Tes Pengetahuan Umum (TPU), Tes Bakat Skolastik (TBS) dan Tes Skala Kematangan (TSK) serta TES KOMPETENSI BIDANG (TKB), berupa Tes Substansi (TS) Perhubungan direncanakan pada tanggal 04 November 2010;
d. Seleksi Keahlian dan Keterampilan (Wawancara, Psikotes dan Focus Group Discussion) bagi peserta yang dinyatakan Lulus Seleksi Tertulis Tingkat Sarjana (D.IV, S1, S2) direncanakan pada tanggal 15-21 November 2010.
Nama Peserta Yang Lulus Tiap Tahapan Seleksi akan diumumkan melalui WEBSITE KEMENTERIAN PERHUBUNGAN dengan alamat www.dephub.go.id dan papan pengumuman yang ditunjuk pada kota/lokasi:
- Jakarta
  Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) Sunter
  Jl. Danau Sunter Utara Blok - G, Sunter Podomoro Jakarta 14350
- Semarang
  Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang
  Jl. Singosari 2.A, Semarang
- Surabaya
  Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Surabaya
  Jl. Jemur Andayani I No 73 Wonocolo. Surabaya –Jawa Timur
- Medan
  Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Medan
  Jl. Penerbangan No. 85, Jamin Ginting KM. 8,5 Padang Bulan, Medan
- Makassar
  Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar
  Jl. Tentara Pelajar No. 173, Makassar 90172
- Denpasar
  Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BPPTD) Bali
  Jl. Batuyang No. 109 X , Batu Bulan Sokowati, Gianyar - Bali

V. KEWAJIBAN PENYAMPAIAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI BAGI PELAMAR YANG DINYATAKAN LULUS DAN DITERIMA SEBAGAI CPNS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Pelamar wajib menyerahkan kelengkapan administrasi berupa:

Surat lamaran yang ditulis tangan dengan huruf balok oleh yang bersangkutan dengan tinta hitam serta mencantumkan kode lamaran;
Salinan / Foto Copy Ijazah sesuai dengan formasi yang dibutuhkan dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan Transkrip Nilai (Surat Keterangan Lulus Sementara tidak berlaku);
Daftar Riwayat Hidup;
Pas Foto terbaru berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan mencantumkan nama dan kode lamaran dibalik pas foto;
Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
Surat Keterangan Sehat dari dokter yang dilengkapi hasil check-up lengkap kesehatan;
Surat Keterangan Bebas Narkoba;
Kartu Pencari Kerja (Kartu Kuning) yang dikeluarkan oleh Instansi yang bertanggungjawab di bidang Ketenagakerjaan;
Surat Pernyataan Bersedia Tidak Pindah ke Unit Kerja / Instansi Lain, minimal 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan sebagai CPNS ditulis tangan dengan huruf balok dan tinta hitam serta dibubuhi materai Rp. 6.000,00.

VI. KETENTUAN LAIN-LAIN

Berkas Administrasi Lamaran yang diproses hanya yang dikirim melalui PO BOX yang telah ditentukan;
Seleksi Pengadaan CPNS tidak dikenakan biaya atau pungutan dalam bentuk apapun juga;
Setiap perkembangan informasi Seleksi Pengadaan CPNS Kementerian Perhubungan Tingkat Sarjana (D.IV, S1, S2) Tahun Anggaran 2010 akan disampaikan melalui website Kementerian Perhubungan dengan alamat: www.dephub.go.id. Kelalaian tidak mengikuti perkembangan informasi menjadi tanggung jawab pelamar;
Bagi peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus akhir, wajib mendaftar ulang dan melengkapi berkas administrasi untuk pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diumumkan. Kelalaian dalam memenuhi ketentuan batas waktu dianggap mengundurkan diri dan akan digantikan oleh peserta pada ranking nilai di bawahnya;
Apabila pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar, dan di kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan tes/ujian, maupun setelah diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Perhubungan, maka Kementerian Perhubungan berhak membatalkan kelulusan tersebut dan/atau memberhentikan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Perhubungan;
Apabila terdapat kekurangan atau kelebihan pelamar pada jabatan atau lokasi tertentu maka Panitia berhak mengubah penempatan dalam jabatan ataupun lokasi bagi pelamar yang dinyatakan lulus;
Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan CPNS bersifat mutlak dan tidak dapat diganggugugat.

VII. DAFTAR RINCIAN JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, JUMLAH FORMASI, PENEMPATAN DAN KODE LAMARAN

DAFTAR DAPAT DIDOWNLOAD DISINI

Jakarta, 27 September 2010

TIM PENGADAAN CPNS TINGKAT SARJANA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2010

PENGUMUMAN SELENGKAPNYA DAPAT DIDOWNLOAD DISINI

Sumber : Cpns.Dephub.Go.Id

Penerimaan PNS Badan SAR Nasional

2010-09-29T19:58:00.000-07:00

P E N G U M U M A N :

Nomor : PENG. 09/ BSN TAHUN 2010

TENTANG

PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)

BADAN SAR NASIONAL FORMASI TAHUN 2010

Info selengkapnya :

Sumber : Badan SAR Nasional

Penerimaan CPNS 2010 Jatah Honorer Ditentukan Hari ini

2010-09-27T18:56:00.000-07:00

JAKARTA - Jatah tenaga honorer yang akan masuk dalam pengangkatan CPNS 2010 akan ditentukan hari ini (16/9). Yang pasti, pemerintah tetap menempatkan jumlah pelamar umum lebih banyak ketimbang honorer.

Demikian diungkapkan Deputi SDM bidang Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN&RB) Ramli Naibaho pada JPNN, Rabu (15/9). "Besok (hari ini) tim akan membahas data honorer tercecer yang masuk ke BKN hingga 31 Agustus," ujar Ramli.

Dalam pembahasan tersebut, terang Ramli, akan ditentukan formasi antara pelamar umur dan honorer. Pemerintah menyiapkan dua opsi untuk perbandingan umum dan honorer, yaitu formula 70 : 30 dan 60 : 40. Jika honorer tertinggal yang masuk lebih banyak, maka dipakai formula 60 : 40. "Prinsip pemerintah, pelamar umum harus lebih banyak, karena kita butuh tenaga aparatur yang berkualitas," tegasnya.

Mengenai validasi dan verifikasi, lanjut Ramli, akan dilakukan selama tiga bulan sesuai target yang ditetapkan DPR RI. "Tim pada dasarnya sudah turun lapangan untuk mengkroscek data yang diajukan seluruh BKD. Tapi kapan tanggal pastinya, kita lihat saja besok," kilahnya.

Untuk diketahui, kuota CPNS secara nasional yang telah disetujui Menkeu Agus Martowardojo sebanyak 300 ribu orang. Jumlah tersebut terdiri dari 275 ribu CPNS daerah dan 25 ribu CPNS pusat. (Esy/jpnn)

Verifikasi dan Validasi Tenaga Honorer Hanya Hasilkan Opsi MK atau TMK, Bukan Tentukan Lulus CPNS

2010-09-27T00:00:00.000-07:00

Jkt-Humas, Pelaksanaan Verifikasi yang rencananya akan dilaksanakan pada awal Oktober dan berakhir pada minggu ketiga bulan November tidak menjadikan tenaga honorer langsung menjadi CPNS. Verifikasi dan validasi hanya menghasilkan opsi memenuhi kriteria (MK) yang selanjutnya dapat melakukan pemberkasan sebagai CPNS atau tidak memenuhi kriteria (TMK) yang berarti tidak dapat diangkat menjadi CPNS. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Tim Kerja Pendataan, Verifikasi dan Validasi Tenaga Honorer Bambang Chrisnadi dihadapan pejabat kepegawaian instansi pusat pada Rapat Persiapan Verifikasi dan Validasi di BKN Pusat Jakarta, Rabu (22/9). Keputusan status MK atau TMK merupakan syarat akumulatif dari dua instansi yakni BKN dan BPKP. “Apabila salah satu instansi menyatakan TMK, maka proses tidak bisa dilanjutkan dan keputusan ini tidak dapat diganggu gugat,” tegas Bambang Chrisnadi.

Deputi Pengendalian Kepegawaian sekaligus Ketua Tim Kerja Pendataan, Verifikasi dan Validasi Tenaga Honorer Bambang Chrisnadi saat memberikan pengarahan

Pada kesempatan itu Bambang Chrisnadi menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi, Tim yang akan diterjunkan terdiri dari instansi BKN, BPKP, BPS serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Seusai pelaksanaan verifikasi dan validasi, setiap inspektur dan Kepala Biro instansi yang terkait diharuskan menandatangani berita acara sebagai tanda bahwa pelaksanaan verifikasi dan validasi benar-benar dilaksanakan. Namun demikian, Bambang Chrisnadi menegaskan bahwa kedua pejabat tidak ikut bertanggung jawab atas hasil pemeriksaan. “Akuntabilitas hasil verifikasi dan validasi ada pada Tim,” jelas Bambang Chrisnadi.

Para peserta menyimak pemaparan saat pelaksanaan rapat

Lebih lanjut, Bambang Chrisnadi mengingatkan kepada seluruh peserta rapat agar mempersiapkan semua berkas berkaitan dengan pelaksanaan verifikasi dan validasi diantaranya SK Pengangkatan, Bukti pembayaran, ijazah Asli serta absensi yang bersangkutan. Bambang juga menerangkan bahwa dimungkinkan anggota tim akan menanyakan langsung tenaga honorer yang bersangkutan serta menanyakan rekan sejawat untuk memastikan bahwa tenaga honorer benar-benar bekerja sesuai dengan SK yang dimilikinya. Hasil verifikasi dan validasi ini akan dijadikan data dalam pengangkatan CPNS.

Sementara itu Ketua Tim Nasional Pendataan, Verifikasi dan Validasi Tenaga Honorer Edy Topo Ashari dalam pengarahannya menyampaikan kepada Tim Kerja untuk dapat bekerja dengan transparan, akurat, tepat serta independen dari campur tangan pihak lain.

Sumber : Portal BKN

Verifikasi dan Validasi Tenaga Honorer Hanya Hasilkan Opsi MK atau TMK, Bukan Tentukan Lulus CPNS

2010-09-26T19:22:00.000-07:00

Deputi Pengendalian Kepegawaian sekaligus Ketua Tim Kerja Pendataan, Verifikasi dan Validasi Tenaga Honorer Bambang Chrisnadi saat memberikan pengarahan

Para peserta menyimak pemaparan saat pelaksanaan rapat

Kursi CPNS Masih jadi Rebutan FGTH: Tolak Pelamar Umum untuk CPNS

2010-09-19T19:31:00.004-07:00

ANTREAN CPNS: Sejumlah peserta mengikuti pendaftaran ujian CPNS di halaman Gedung Kementrian Hukum-HAM, Jakarta, Jumat (17/9). Foto: Ukon Furkon Sukanda/Indopos

CILEGON -- Ketua Forum Komunikasi Guru dan Tenaga Honorer (FGTH) Cilegon mendesak Walikota Cilegon Tb Iman Ariyadi mentiadakan kuota pelamar umum seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk tahun 2010. Alasannya, masih banyak tenaga honorer yang belum diangkat menjadi CPNS.

“Kami minta walikota tegas menolak penerimaan CPNS untuk kategori umum. Tenaga honorer seperti guru masih banyak dan menunggu untuk diangkat menjadi PNS,” tegas Martin Al-Qosim, Ketua Forum Komunikasi Guru dan Tenaga Honorer (FKGTH) Cilegon, Minggu (19/9).

Diungkapkan, tenaga honorer se-Kota Cilegon mencapai 2.500 orang dan rata-rata mengantongi masa kerja puluhan tahun. “Menerima atau tidaknya formasi (pelamar umum) yang dilayangkan BKN, saya kira ada di tangan walikota. Kita minta Pak Wali bijak melihat nasib ratusan guru honorer,” ujarnya seraya mengaku telah menemui anggota DPR dan melayangkan surat penolakan penerimaan CPNS katagori umum ke Menpan. Dalam waktu dekat, lanjut Martin, pihaknya akan beraudiensi dengan Walikota Cilegon terkait permintaan tersebut.

“Upaya kami sudah maksimal. Dan sekali lagi saya berharap mudah-mudahan walikota mempertimbangkan hal ini dengan matang,” tegasnya.Terpisah Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Cilegon Edi Syuaidy Alie mengaku masih menunggu petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari BKN terkait selesk CPNS tahun ini.

“Kami belum tahu kategori yang disarankan BKN, juklak-juknisnya belum ada. Kepastian pelaksanaan penerimaan CPNS juga belum ada. Mungkin November,” paparnya.

Meski demikian, lanjut Edi, kebutuhan formasi CPNS Cilegon kategori umum sebanyak 207 orang tetap perlu diakomodir. Untuk itu Edi meminta kepada para tenaga honorer untuk mengikuti mekanisme pengangkatan CPNS melalui pemberkasan. “Untuk tenaga honorer kan sudah ada mekanismenya. Terkait masalah penolakan dari pelamar umum, saya kira itu kewenangan Pak Walikota,” pungkasnya. (SN/jpnn)

Awal Oktober, Tim Verifikasi dan Validasi Honorer ke Daerah

2010-09-19T19:31:00.003-07:00

JAKARTA - Tim verifikasi dan validasi honorer akan turun ke daerah pada awal Oktober mendatang. Keputusan itu diambil dalam rapat bersama tim dari Kementerian PAN & RB, BKN, serta BPKP, di Kantor BKN, Kamis (16/9).

Kenapa tidak turun bulan ini? Menurut Sekretaris Menneg PAN & RB, Tasdik Kinanto, karena hasil pembahasan dengan tim itu sendiri masih akan dikonsultasikan dengan Menneg PAN & RB EE Mangindaan. "Kita kan belum tahu data yang akan diverifikasi itu, khusus yang sampai 31 Agustus saja, atau yang sampai 15 September," terang Tasdik kepada JPNN.

Begitu diputuskan berapa total data honorer, tambahnya, tim lantas akan mengkroscek ke lapangan. Senada dengannya, Direktur Pengolahan Data BKN, Iwan Hermanto, yang dihubungi secara terpisah mengatakan, data honorer yang ada sendiri belum tentu lolos verifikasi dan validasi semuanya. Karena katanya, pasti ada yang tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan.

"Pemeriksaan ini berlapis. Kalau misalnya dalam tahapan verifikasi dan validasi data dinyatakan lulus, begitu di pemberkasan NIP belum tentu lulus juga. Jadi jangan mengira, data BKD yang diserahkan ke BKN sudah clear. Begitu juga, jangan mengira kalau lulus verifikasi dan validasi, berarti lulus pemberkasan NIP. Semuanya ada prosesnya," beber Iwan pula. (esy/jpnn)

Data Honorer Disusupi Anggota Timses

2010-09-19T19:31:00.001-07:00

JAKARTA -- Direktur Pengolahan Data Badan Kepegawaian Negara (BKN) Iwan Hermanto mengungkapkan, pendataan honorer masih diwarnai kepentingan politik. Kepala daerah tetap turut campur dalam pendataan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

"Ini kita sayangkan karena ada laporan, dalam pendataan masih diintervensi kepala daerahnya," kata Iwan kepada JPNN, Minggu (19/9). Intervensi ini, lanjutnya, terjadi di daerah-daerah yang baru selesai melaksanakan pilkada. Karena merasa berhutang budi pada tim suksesnya, kepala daerahnya memasukkan nama-nama honorer tim pendukungnya.

"Iya kalau layak, kalau tidak kan kasihan honorer yang sebenarnya berhak masuk," sesalnya. Menghadapi masalah ini, menurut Iwan, tim verifikasi dan validasi yang akan turun ke daerah awal Oktober mendatang bakal memperketat pendataan. Data yang masuk, akan di-cross ceck kebenarannya. "Saya yakin, dari data yang ada hanya separuh saja yang sesuai aturan," ujarnya.

Seperti yang sudah diberitakan, jumlah honorer tertinggal atau tercecer untuk kategori pertama (yang dibiayai APBN/APBD) mencapai 131.484 orang. Hanya saja selain jumlah honorer yang dimasukkan BKD ke BKN per 31 Agustus tersebut, masih ada data susulan lainnya hingga 15 September. Penambahannya cukup fantastis yaitu 5.692 orang. Sehingga kalau ditotal data honorer yang masuk per 31 Agustus dan 15 September maka jumlahnya menjadi 137.176 orang. (esy/jpnn)

Pelamar CPNS Dilarang Bertato - Kemenag Juga Buka Penerimaan CPNS

2010-09-19T19:30:00.001-07:00

BENGKULU -- Kabar gembira untuk para pencari kerja (pencaker) yang ingin menjadi PNS. Tak hanya Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu membuka penerimaan CPNS, tetapi instansi vertikal lainnya seperti Kementerian Agama (Kemenag) Bengkulu, memastikan pertengahan Oktober ini penerimaan berkas pendaftar CPNS akan dilakukan.

Ini artinya dalam mencari pekerjaan pencaker banyak pilihan bukan hanya tes CPNS Pemda tetapi juga di instansi vertikal. Hanya saja, besar kemungkinan tes ini seretak dilakukan dengan tes CPNS Pemda.

Kabag Kepegawaian Kemenag Provinsi, Iba Hartono mengatakan saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan Kemenag Pusat. Informasi yang ia terima pelaksanaan tes CPNS Kemenag kemungkinan akan serentak dengan CPNS Pemda. Namun demikian belum ada jadwal pasti terkait dengan pelaksanaan tes.

"Untuk tes CPNS Kemenag 2010 kemungkinan besar akan dilaksanakan. Untuk pelaksanaan tes rencananya November, sedangkan penerimaan berkas Oktober. Pelaksanaan tes CPNS Kemenag tidak akan berbeda jauh dengan Pemda, bahkan ada kemungkinan serentak. Hanya saja Kemenag Provinsi belum menerima jadwal pasti pelaksanaan tes tersebut. Saat ini Kemenag sedang melakukan koordinasi di Jakarta, jadi tunggu saja hasil koordinasinya," ungkap Iba.

Namun demikian pencaker yang ingin mengikuti tes CPNS Kemenag, saat ini sudah bisa melakukan persiapan persyaratan. Syarat yang diajukan sama saja dengan tahun-tahun sebelumnya. Terutama untuk umur CPNS yang memenuhi syarat paling kecil berusia 18 tahun dan maksimal 35 tahun pada tanggal 1 Desember 2010. Serta tanggal penetapan ijazah harus sebelum tanggal lamaran. Sedangkan surat keterangan atau pernyataan lulus tidak dapat digunakan untuk melamar.

Adapun syarat lainnya, yakni bagi pelamar yang berusia lebih dari 35 tahun sampai dengan 40 tahun, harus melampirkan bukti wiyata bakti sampai dengan tanggal 1 Desember 2010 minimal 12 tahun 8 bulan secara terus menerus, serta tidak terputus pada instansi pemerintah/lembaga swasta yang berbadan hukum.

Kemudian, ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi swasta yang belum memperoleh izin penyelenggaraan sebagaimana Keputusan Mendiknas Nomor184/U/2001 tanggal 23 November 2001, harus disahkan oleh Kopertis/Kopertais. Legalisir copy ijazah Universitas/Institut ditandatangani oleh rektor, dekan atau Pembantu Dekan Bidang Akademik. Sedangkan legalisir copy ijazah sekolah tinggi ditandatangani oleh Ketua atau Pembantu Ketua Bidang Akademik. Syarat lainnya, tidak menjadi anggota/pengurus parpol.

"Jika jadwal pasti pelaksanaan tes CPNS sudah tiba di Bengkulu, maka Kemenag akan segera mengumumkannya. Usulan formasi CPNS juga belum kami kirimkan ke pusat, saat ini formasi masih digodok. Jadi tunggu saja hasil dari pusat, jika sudah kami terima akan kami umumkan secepatnya. Kalau syarat sama saja dengan tahun lalu belum ada perubahan," terang Iba.

Dari 2.616 pelamar tes CPNS Kementerian Hukum dan HAM RI tahun 2010 di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI (Kanwil Kemenkumham) Provinsi Bengkulu sebanyak 549 pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi. Rinciannya 100 pelamar S1, 14 pelamar D3 dan 290 pelamar SLTA. Kemudian 145 pelamar tidak terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI.

Peserta yang dinyatakan lulus dalam seleksi berkas berdasarkan hasil keputusan panitia pengadaan CPNS Kementerian Hukum dan HAM RI tahun 2010, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Provinsi Bengkulu sebanyak 2.067 pelamar. Rinciannya, pendidikan sarjana (S1) sebanyak 341 peserta, pendidikan diploma III (D3) sebanyak 43 peserta dan SLTA sebanyak 1.683 peserta.

Ketua Panitia Pengadaan CPNS Kanwil Kemenkum dan HAM Provinsi Bengkulu, Ir Maruahal S SH MM menjelaskan, pelamar yang tidak lulus seleksi administrasi tersebut dengan beberapa alasan, seperti nama pelamar tidak terdaftar dalam data base pusat, tidak melampirkan foto copy akte kelahiran/kenal lahir, menggunakan surat keterangan lahir dari bidan.

"Batas usia pelamar melampaui atau belum mencukupi ketentuan yang dipersyaratkan. Tidak melampirkan foto copy KTP dan KK atau nama tidak tercantum dalam KK. Tidak melampirkan surat pernyataan tidak menuntut penyesuaian ijazah dan mutasi atau tidak membubuhkan materai. Surat keterangan berbadan sehat di tipe-x, dari dokter praktik, kadaluarsa," bebernya.

Kemudian, SKCK sudah tidak berlaku (kadaluarsa) atau dari luar Provinsi Bengkulu. Foto copy ijazah tidak dilegalisir, tidak ada daftar nilai, menggunakan surat keterangan lulus (tidak berlaku). Lamaran kerja ditulis dengan pensil atau lamaran tidak bermaterai. Kualifikasi pendidikan pelamar S1 tidak sesuai formasi kebutuhan, dan domisili pelamar berasal dari luar Provinsi Bengkulu.

Pada akhir pekan lalu, pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi mulai mengambil nomor peserta. Pemberian kartu peserta ujian digelar selama 2 hari, mulai kemarin dan hari ini pengambilan nomor dimulai pukul 08.00 WIB di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu. Untuk kelancaran pemberian kartu peserta ujian, khusus pelamar SLTA diatur berdasarkan nomor urut. Nomor urut 1-860 digelar kemarin dibagi 8 tahap. Sedangkan nomor urut 861-1683 pengambilan nomor baru dilakukan hari ini (19/9), dibagi 7 tahap.

Selain pengambilan nomor peserta, kemarin juga dilakukan pengukuran tinggi badan dan pemeriksaan tato. Syarat yang ditetapkan tinggi badan laki-laki minimal 160 cm dan perempuan minimal 150 cm. "Ketahuan pakai tato langsung digugurkan," imbuh Maruahal. Dilanjutkan Maruahal, ujian tulis akan dilaksanakan 24 Oktober mendatang di Gedung Pemuda dan Olahraga Sawah Lebar Bengkulu pukul 08.00 WIB. "Ujian tulis digelar serentak se Indonesia," katanya.(jur/rei)
Sumber Berita : JPNN

Pengangkatan GTT PTT Sekolah Negeri Menjadi PNS Tahun 2011: “Saatnya Nurani Pemerintah Daerah Berbicara Menunjukkan Komitmen dan Perhatiannya "

2010-08-29T18:11:00.002-07:00

Saat ini dibeberapa daerah, pihak pemerintah daerah dalam hal ini yang berkepentingan adalah Badan Kepegawaian Daerah, sesuai dengan surat edaran Menpan Nomer 5 Tahun 2010 tentang pendataan tenaga honorer kategori 1 dan 2, telah melakukan serangkaian aksi pendataan dan inventarisasi tenaga honorer .

Pendataan diistilahkan untuk tenaga honorer kategori 1 yaitu tenaga honorer yang dibiayai dengan dana APBN ataupun APBD yang telah bekerja minimal 1 tahun per 1 Desember 2005 yang dibuktikan dengan adannya SK pejabat yang mengangkat, bukti penerimaan honor serta bukti dana alokasi satuan kerja (DASK). Untuk tenaga honorer kategori 1 ini direncanakan tuntas tahun 2010 ini.

Inventarisasi diistilahkan untuk pendataan tenaga honorer kategori 2,yaitu tenaga honorer yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan dibiayai dengan biaya non APBN dan APBD. Untuk tenaga honorer kategori ini, yang paling banyak adalah di sekolah, selain ada juga yang di Puskesmas, Rumah sakit, penyuluh pertanian, pustakawan dan lain-lain. Untuk tenaga honorer kategori ini dalam sepengetahuan saya rencananya akan diseleksi dan di test, dan rencananya akan diangkat menjadi PNS pada tahun 2011.

Namun yang menjadi masalah adalah sikap pemerintah daerah yang berbeda-beda dalam menerapkan kebijakan pendataan tenaga honorer kategori 2 ini. Ada daerah yang dengan serius melaksanakan pendataan ini, misalnya dengan mengumpulkan para tenaga honorer untuk menyiapkan pemberkasan layaknya sudah akan diangkat menjadi PNS, misalnyafotokopi SK, Ijazah, Akte, KTP, Surat Pernyataan dari Kepala Dinas, dan lain sebagainya bahkan menyiapkan juga system online demi mempermudah pendataan, namun ada juga daerah yang dengan santainya melakukan pendataan, itupun baru setelah didesak oleh media Koran local melalui berbagai ulasannya , dengan alasan bahwa kesibukan tiap daerah berbeda-beda dan belum sempat melakukan pendataan, kemudian hanya membuat semacam surat edaran yang ditujukan ke sekolah-sekolah untuk mengisi data tenaga honorer dengan hanya disuruh mengumpulkan fotokopi SK dan ijazah.

Bahkan, ada di suatu daerah dimana banyak tenaga honorer sekolahnya melakukan protes karena banyak tenaga kerja magang atau sedang PKL (Praktek Kerja Lapangan) yang notabene adalah para mahasiswa yang sedang sekolah atau kuliah dimasukan sebagai tenaga honorer kategori 2. Dan mungkin ada juga yang nekat membuat SK palsu seolah-olah telah bekerja sekian lama jauh sebelum adanya peraturan pemerintah tentang tenaga honorer. Ada juga dibeberapa daerah konon kabarnya setelah mengetahui sosialisasi adanya surat edaran menpan tersebut, kepala sekolah menjadi tertutup tentang data tenaga honorer yang dimiliki sekolahnya yang bisa menimbulkan fitnah dan prasangka yang tidak baik. Biasanya untuk kategori yang nekat memalsu data-datanya sanksinya adalah tidak dapat lagi diproses sebagai tenaga honorer yang dapat diangkat menjadi PNS. Untuk sampai ketingkat mendapat sanksi hukum, saya sendiri belum pernah mendengarnya.

Saya secara pribadi salut dengan pemerintah daerah yang telah menunjukkan komitmen dan perhatiannya yang cukup tinggi terhadap nasib GTT PTT yang berada disekolah negeri agar dapat diangkat menjadi PNS, saya merasakan adanya semangat untuk mengangkat para GTT PTT menjadi PNS sehingga status social dan derajat kehidupan mereka dapat terangkat. Sedangkan untuk pemerintah daerah yang dengan santainya bahkan cenderung ogah-ogahan untuk mendata tenaga honorer kategori 2 ini, saya hanya ingin mengingatkan bahwa peduli pada nasib orang yang lemah dan berusaha ikut mengangkat derajat dan status social mereka, dalam hal ini GTT PTT adalah lebih mulia di hadapan Alloh daripada sekedar bicara basa-basi namun didalam hati tidak sama sekali tidak mempunyai nurani dan tidak memperhatikan sama sekali nasib mereka yang hidup serba kekurangan dan tanpa status.

Menguak Benang Kusut Persyaratan Pendataan Tenaga Honorer Kategori 2 (Tenaga Honorer yang dibiayai Non APBN APBD)

2010-08-29T18:11:00.001-07:00

Surat Edaran Menpan Nomer 5 Tahun 2010vtentang Pendataan Tenaga Honorer Kategori 1 dan 2, menjadi angin segar bagi para tenaga honorer sekolah, karena merekalah yang paling banyak tersentuh dengan adannya kebijakan ini, sedang untuk tenaga honorer di bawah instansi dinas, kebanyakan mereka sudah diangkat menjadi PNS hingga akhir tahun 2009.

Namun, dalam pendataan atau inventarisasi tenaga honorer kategori 2 ini, yaitu tenaga honorer yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan dibiayai dengan anggaran non APBN dan APBD terutama di sekolah-sekolah banyak para GTT PTT yang bingung terutama untuk sekolah-sekolah yang mempunyai administrasi yang buruk, dimana misalnya administrasi keuangan dipegang kepala sekolah langsung, ataupun kepala sekolahnya sering berganti-ganti dalam waktu yang dekat, ataupun manajemen kearsipan yang buruk. Para GTT PTT ini bingung untuk mendapatkan bukti penerimaan honor mereka, bukti alokasi dana untuk penerimaan honor mereka baik dari dana BOS, APBS, Dewan sekolah dan lain-lain, padahal untuk hal-hal keuangan, hal ini tidak bisa dikarang begitu saja, namun harus benar-benar riil di lapangan. Rata-rata mereka harus membongkar data sekolah ini dalam kurun waktu kurang lebih lima enam tahun kebelakang yaitu mulai awal tahun 2005 datanya harus komplet. Belum lagi daftar absensi atau kehadiran kedatangan mereka ke sekolah untuk bekerja. Bahkan ketika permasalahan ini ditanyakan ke kepegawaian cabang dinas pendidikan kecamatan mereka juga tidak tau jawabnya serta tidak dapat memberikan solusi dan disuruh Tanya ke Badan Kepegawaian Daerah langsung. Ketika pikiran mereka sudah mentok dan sudah tidak dapat befikir jernih lagi,mereka hanya bisa pasrah sambil menunggu adanya perhatian dari berbagai pihak yang berkompeten. Maklumlah umumnya untuk tenaga kependidikan honorer sekolah ini umumnya berpendidikan rendah baik itu SD, SMP ataupun SMA dan kejar paket dan sangat jarang yang bertitel sarjana.

Nah, untuk kasus seperti ini saya hanya bisa berharap bahwa pihak pemerintah daerah dalam hal ini yang berkompeten adalah pihak badan kepegawaian daerah untuk dapatmemperlunak persyaratan tersebut misalnya hanya dengan menunnjukan SK pertama sampai terakhir dan juga dengan disertai dengan surat pernyataan dari kepala sekolah, yang bersangkutan dan ataukepala dinas yang menyatakan bahwa para GTT PTT sekolah ini benar-benar telah bekerja sebelum tahun 2005 dan pendanaanya bersumber pada BOS, APBS ataupun sumber dana yanglain sehingga para GTT PTT yang kesulitan administrasi ini dapat ikut turut serta mengikuti pendataan dan diseleksi untuk menjadi PNS melalui jalur khusus tenaga honorer.

Dan jangan sampai lupa bahwa jika persyaratan pendataan ini diperlunakmaka haruslah disosialisasikan dengan baik terutama untuk kepala sekolah dan para tenaga honorer baik GTT ataupun PTT sehingga mereka dapat segera melengkapi atau memperbaiki berkas dengan segera. Sosialisasi bisa secara online dan juga dengan cara mengundang para kepala sekolah dan perwakilan dari tenaga honorer.

GTT PTT Menunggu Peraturan Pemerintah Terbaru Untuk Memuluskan Jalan Menjadi PNS Pada Tahun 2011 : “Komitmen dan Kepedulian Pemerintah Diharapkan

2010-08-29T18:10:00.000-07:00

Belakangan ini setelah adannya Surat Edaran Menpan No. 5 Tahun 2010 tentang pendataan tenaga honorer kategori 1 dan 2, tenaga honorer kategori 1 adalah tenaga honorer yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan penghasilannya dibiayai dari APBN ataupun APBD, tenaga honorer kategori 2 adalah tenaga honorer yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan penghasilannya dibebankan pada anggaran non APBN ataupun APBD, maka pemberitaan tentang pengangkatan tenaga honorer terutama GTT dan PTT marak diberbagai media massa baik Koran maupun televisi.

Dengan adannya inventarisasi (disini saya menggunakan istilah inventarisasi untuk membedakanya dengan pendataan tenaga honorer Kategori 1 yang langsung diangkat menjadi PNS) untuk GTT PTT ini maka semakin besar menumbuhkan harapan mereka untuk dapat turut serta dan diakomodir menjadi PNS dari jalur tenaga honorer. Bahkan banyak dari mereka yang menuntut diangkat menjadi PNS tanpa melalui jalur seleksi dengan alasan takut bersaing dengan yang muda-muda yang lebih pintar dan potensial.

Dalam kaitanya dengan inventarisasi GTT PTT ini menurut pendapat saya pemerintah sedang menghitung-hitung berapa sih jumlah GTT PTT kategori 2 ini, apakah mereka dapat serta merta diangkat menjadi PNS ataukah harus melalui mekanisme seleksi karena jumlahnya yang sangat banyak dan dirasa pemerintah akan menanggung beban pengeluaran untuk menggaji mereka yang teramat besar jumlahnya. Setelah didapatkan jumlah yang pasti tentang jumlahtenaga honorer kategori 2 ini, maka pemerintah menurut saya akan segera mengeluarkan peraturan pemerintah tentang pengangkatan tenaga honorer kategori 2 ini setelah mengkaji secara mendalam tentang besarnya beban yang harus ditanggung untuk menggaji mereka.

Disini saya melihat pemerintah punya beberapa alternative kaitanya dengan kebijakan mengenai GTT PTT ini, yaitu :
Pemerintah mengangkat semua GTT PTT menjadi PNS Secara Otomatis Dalam Satu Tahun yaitu 2011.
Untuk alternative pertama ini kemungkinan besar tidak akan diambil karena menurut sepengetahuan saya GTT PTT kategori 2 ini jumlahnya sangat besardan tidak mungkin pemerintah sanggup membiayainya.
Pemerintah mengangkat Semua GTT PTTmenjadi PNS Secara Otomatis namun Secara bertahap.
Untuk kemungkinan ini ada kemungkinan bisa diterapkan, namun menurut saya pemerintah tidak akan mengambilnya karena jumlahnya yang teramat besar dan akan membutuhkan waktu yang sangat lama padahal pemerintah pasti ingin menyelesaikan permasalahan ini dalam satu periode pemerintahan. Dan juga profesionalitas mereka yang diragukan kaitanya dengan SDM yang handal yanmg dibutuhkan pemerintah saat ini.
Pemerintah Mengangkat GTT PTT Menjadi PNS Melalui Mekanisme Seleksi
Menurut Saya ini adalah pilihan dari pemerintah yang sangat mungkin. Pemerintah hanya akan mengambil sebagian saja dari GTT PTT ini untuk diangkat menjadi PNS, namun jumlahnya bisa sebagian kecil ataupun sebagian besar. Untuk tenaga honorer yang tidaklolos seleksi nantinya mau dijadikan PTT daerah atau dicampakan begitu saja karena dianggap tidak dibutuhkan lagi, nanti tanggung jawabnya diserahkan daerah. Namun yang pasti nanti pemerintah pasti akan menyatakan bahwa permasalahan tenaga honorer telah selesai. Meskipun dalam pandangan saya bahwa permasalahan tenaga honorer ini tidak akan pernah selesai karena adanya tenaga honorer yang seolah “patah tumbuh hilang berganti”.
Pemerintah Mengangkat GTT PTT ini menjadi Tenaga Honorer Daerah (PTT Daerah).
Menurut saya ini adalah alternative kedua yang akan diambil pemerintah untuk memberikan Status dan kesejahteraan kepada para GTT PTT ini, gajinya standar diatas UMR namun mereka bukanlah PNS. Saya mendengar kabar bersamaan dengan dikeluarkanya peraturan pemerintah tentang pengangkatan tenaga honorer kategori 2 ini pemerintah juga akan mengeluarkan peraturan pemerintah tentang Pegawai Tidak Tetap (Outsorcing) yang bekerja di instansi pemerintah.
Pemerintah Mengabaikan GTT PTT Begitu Saja dan mengangkat PNS yang lebih muda dan Profesional.
Saya rasa langkah ini tidak mungkin diambilolehpemerintah karena bagaimanapun pemerintah pastilah masih punya nurani dan mempunyai kepedulian terhadap keberadaan GTT PTT ini dan pasti akan mengeluarkan suatu keputusan yang terbaik untuk Status dan Kesejahteraan mereka.

Penerimaan CPNS Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional Tahun 2010

2010-08-26T18:20:00.000-07:00

PENGUMUMAN
NOMOR : B-1280/BAKO/KKH/KP/8/2010
TENTANG
SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL
TAHUN 2010

Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL) membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia lulusan Strata 1 (S1) dan Diploma III (D3) untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Bakosurtanal dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut :

Pengumuman Lengkap

Pengumuman Penerimaan CPNS Departemen Perdagangan Tahun 2010 ( 1-3 September 2010)

2010-08-26T18:19:00.001-07:00

PANITIA REKRUTMEN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN PERDAGANGAN
TAHUN 2010
P E N G U M U M A N
Nomor : 02/SJ-DAG/REK-CPNS/8/2010

Dalam rangka mengisi lowongan formasi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perdagangan, kami membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang berminat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perdagangan dengan ketentuan dan proses seleksi sebagai berikut :
A. LOWONGAN FORMASI DAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN
Jumlah Formasi dan Kualifikasi Pendidikan yang dibutuhkan untuk mengisi lowongan pada Jabatan-jabatan dan penempatan sebagai berikut :

Pengumuman Lengkap

Sumber : PPCI

Penerimaan CPNS Provinsi Jatim di Laksanakan Bulan September 2010

2010-08-26T18:17:00.000-07:00

Jumlah PNS Pemprov Jatim saat ini sekitar 23.000 orang, masih kekurangan sekitar 8.600 orang. Sekdaprov Jatim Rasiyo mengatakan, banyaknya posisi lowong itu karena setiap tahun ada sedikitnya 1.500 PNS pensiun. “Itu berdasar laporan dari semua SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di lingkungan pemprov,” tegasnya, kemarin.

Pemerintah pusat melalui SK Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN dan RB) Nomor 278.F/M.PAN/RB/07/2010 tentang Persetujuan Prinsip Formasi Calon PNS 2010 tertanggal 21 Juli hanya mengalokasikan jatah CPNS untuk pemprov sebanyak 283 orang. Dari jumlah itu, 97 untuk tenaga kesehatan dan 186 sisanya untuk tenaga teknis.

Rasio menyatakan, pihaknya sudah mengirim surat ke Men PAN dan RB untuk minta tambahan kuota 180 CPNS. “Tapi hingga kini belum ada balasan,” jelas mantan Kadindik Jatim ini.

Dikatakan, pendaftaran CPNS tahun ini akan dibuka September. Rekrutmen CPNS dipastikan lebih ketat dibanding tahun-tahun sebelumnya, karena yang dinilai tidak hanya kepandaian, melainkan juga perilaku. Hal itu dilakukan agar dapat menjaring CPNS yang lebih profesional.

Terkait kekurangan tenaga kesehatan, terutama dokter spesialis, Rasio menyatakan selama ini terkendala syarat CPNS dengan umur maksimal 35 tahun, sedangkan dokter spesialis biasanya berumur di atas 35 tahun.

“Untuk mengatasi ini, pemprov akan tetap mengirimkan dokter umum atau perawat untuk mengisi kekosongan dokter spesialis,” imbuhnya. nuji. Ref : surya

Sumber : PPCI

Info Seleksi CPNS Depkes 2010

2010-08-26T18:16:00.000-07:00

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4 – 9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)

Nomor : KP.01.02.4.3.1595 28 Juli 2010
Lampiran : satu set
Hal : Pemberitahuan

Yang terhormat,
1. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemkes
2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal / Badan Kemkes
3. Para Kepala Biro, Pusat dan Sekretaris KKI di Lingkungan Setjen Kemkes
4. Para Kepala UPT Kemkes Pusat
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota
Di –
Seluruh Indonesia

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan tahun 2010 disampaikan bahwa Kementerian Kesehatan c.q. Biro Kepegawaian Setjen dalam waktu dekat akan melaksanakan kegiatan :

Pengangkatan CPNS Kementerian Kesehatan Pusat tahun 2010 sesuai surat dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 545.F/M.PAN-RB/07/2010 tanggal 22 Juli 2010 tentang Penetapan Formasi CPNS tahun 2010 dilingkungan Kementerian Kesehatan bagi :

Pelamar Umum;
Tenaga Honorer (sesuai Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2010 tanggal, 28 Juni 2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer yang bekerja dilingkungan Instansi Pemerintah;
Pengangkatan dokter/dokter gigi PTT Periode September 2010;
Sehubungan dengan hal diatas, bersama ini kami informasikan bahwa seluruh proses kegiatan termaksud Kementerian Kesehatan cq. Biro Kepegawaian Setjen TIDAK MEMUNGUT BIAYA DALAM BENTUK APAPUN. Oleh karena itu kami menyatakan TIDAK BERTANGGUNGJAWAB bila ada pihakpihak yang memanfaatkan kegiatan diatas dengan memungut biaya atas nama Pejabat/Pegawai dari Kementerian Kesehatan.

Demikian disampaikan, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n Sekretaris Jenderal
Kepala Biro Kepegawaian,
TTD
dr. H. Abdul Rival, M.Kes
NIP 195203121981031004
Tembusan :
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI (sebagai laporan);
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI di Jakarta;
3. Direktorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI di Jakarta;
4. Kepala Badan Kementerian Kesehatan RI di Jakarta

Siap-siap yaaach

Sumber Berita : PPCI

Kisruh Pendataan Honorer Kabupaten Brebes

2010-08-23T18:58:00.001-07:00

BREBES – Memanfaatkan momen proses pendataan, sejumlah oknum di lingkungan Dinas Pendidikan, Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Kabupaten Brebes ditengarai memanipulasi data adiminstratif agar lolos pendataan database.
Akibat tindakan ini, banyak GTT dan PTT yang dirugikan. Itu diungkapkan salah satu aktivis LSM Brebes Aris Hada Assa’ad kemarin.
’’Kami memang banyak mendapat aduan pendataan GTT dan PTT yang terindikasi curang. Ironisnya, oknum instansi dinas hingga sekolah terkait juga diduga ikut bermain,” tandas Hada. Bentuk kecurangan itu, katanya, terlihat dari data pengabdian GTT dan PTT yang dimundurkan. Bahkan, ada oknum GTT tahun 2004 masih Praktik Kuliah Lapangan (PKL), tetapi sudah mendapatkan SK pengabdian GTT.
’’Aneh, PKL mestinya tidak masuk dalam pengabdian karena kegiatan perkuliahan. Bupati dan DPRD harus turun tangan, karena kondisi ini membuat GTT yang lain resah,” jelas Ketua Bidang Program LSM Mas Jaka Brebes itu. Tak hanya itu, munculnya syarat pakta integritas dari Dinas juga tidak memiliki aturan dan dasar hukum yang jelas. ’’Akibat persoalan ini, banyak GTT dan PTT yang dirugikan karena terancam tereliminir. Data yang adapun sudah mengalami kenaikan hampir 300% dilihat dari Database MSB” ujarnya.
Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Brebes H Wisnu Broto SH kepada wartawan menjelaskan, proses pendataan yang dilakukan instansinya didasarkan pada data matang dari Dinas Pendidikan dan Inspektorat.
’’Kalau kedua dinas itu sudah menadatangani berkas, kami akan langsung mendatanya dan melanjutkan ke pusat,” ujarnya. Dia menjelaskan, hingga kini berkas yang masuk daftar nominatif pendataan, namanya diumumkan di papan pengumuman kantor bupati.
’’Pengumuman itu berlangsung selama 14 hari dan datanya selalu berkembang sesuai berkas yang masuk. Tapi berkas paling lambat kami terima hingga 30 Agusutus, karena 31 Agustus sudah harus masuk ke BKN,” papar Wisnu.
Sementara itu ribuan GTT dan semua Pegawai Tidak Tetap (Tenaga Kependidikan) di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Brebes terpaksa harus gigit jari, karena dari nominator tenaga honorer 2010 tak terdaftar.
Daftar nama yang masuk sebegai tenaga honorer yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) II, sesuai yang dipasang di papan pengumuman depan Kantor Sekertariat Daerah (Setda), hanya mencantumkan sebanyak 258 nama.
Sementara, jika merujuk Surat Keputusan (SK) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, batas penyerahan nama tenaga honorer kriteria I hingga Selasa (31/8) mendatang.
Wakil Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Brebes Wijanarto menuturkan, mereka yang namanya masuk nominasi adalah para tenaga honorer yang dibiayai APBD II. Keputusan ini sehingga menimbulkan banyak kekecewaan. Karena tak sedikit dari mereka yang menerima bayaran dari APBD I Provinsi Jateng.
Sedangkan untuk tenaga kependidikan (PTT) dianggap tidak memenuhi syarat karena baru mendapat APBD II pada tahun 2007.
’’Perbedaan antara honorer dari APBD II Kabupaten Brebes dan APBD I Provinsi Jateng kini banyak yang kecewa. Ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan kenapa ada perbedaan?” kata Wijanarto kepada Radar Jumat (20/8).
Data jumlah GTT di Kabupaten Brebes, sesuai data terakhir jumlahnya ada sekitar 4.280 orang. Sedangkan PTT atau yang kerja di pendidikan total 540 pegawai, di kesehatan total 330 orang, dan yang bekerja di sejumlah instansi hingga 65 orang.
Ironisnya, mereka yang masuk nominasi tersebut, seperti dituturkan sejumlah pihak, tak pernah turun ke jalan. Sebaliknya, yang getol memperjuangkan status kepegawaian mereka justru gagal masuk.
Sementara, tenaga honorer yang selama ini dibiayai APBD I dengan terpaksa harus melakukan klarifikasi ke Provinsi Jateng. Ini dilakukan supaya namanya tercatat dalam tenaga honorer tahun 2010.
Sebelumnya, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dalam pertemuan dengan Komisi DPRD Kabupaten Brebes menyatakan, pengangkatan pegawai harus memenuhi persyaratan seperti yang ditentukan selama ini.
Terkait pengumuman honorer, Ketua Komisi I Warsudi Senin (23/8) berencana memanggil BKD; Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga; serta Inspektorat. Karena sejak diumumkannya nama-nama tenaga honorer, diakuinya, sudah banyak pengaduan masuk ke Komisi I DPRD Kabupaten Brebes.
’’Kami akan meminta keterangan mereka, kenapa ketentuannya seperti itu? Jadi kita tunggu Senin mendatang,” kata Warsudi saat dihubungi melalui HP kemarin.

Sumber Berita : MSB Brebes

Waduh...! 2000 GTT Malang Terancam Gagal PNS

2010-08-23T18:57:00.003-07:00

Malang (beritajatim.com)-Nasib Guru Tidak Tetap (GTT) di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang terancam makin suram. Suramnya nasib ribuan tenaga pengajar itu, setelah Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan) baru-baru ini, sangat tidak berpihak pada nasib mereka.

Hal itu disampaikan langsung Penasehat Persatuan Guru Dan Pegawai Tidak Tetap (PGPTT), Nurul Yakin, Senin (16/8/2010) siang pada beritajatim.com. Menurut Yakin saat ditemui di Gedung DPRD Kabupaten Malang untuk mengadukan nasib rekan-rekannya sesama GTT dan PTT yang ada di wilayah Pemkab Malang, dengan aturan terbaru dari Menpan, harapan rekan-rekan GTT akan semakin sulit. Kalaupun ada jalan, mereka masih harus bersaing dengan tenaga honorer yang ada di Kabupaten Malang.

“Dengan aturan baru dari Menpan, jelas ini sangat membuat nasib GTT semakin suram. Padahal, ribuan GTT di Kabupaten Malang berharap sudah menjadi PNS tahun ini. Karena jam kerja mereka, sudah melebihi tenaga honorer yang sudah ada,” papar Nurul Yakin.

Dijelaskannya, sesuai PP 48 Tahun 2005, yang berhak mengeluarkan Surat Keputusan (SK) adalah pejabat berwenang setingkat Kepala Dinas. Namun nyatanya, 2000 GTT tersebut SK yang dimilikinya hanyalah SK yang dikeluarkan Kepala Sekolah masing-masing.

Ia juga mengungkapkan, saat ini, total jumlah GTT dan PTT se Kabupaten Malang berjumlah 5443 orang. 2000 GTT punya SK yang hanya dikeluarkan kepala sekolah. Sedangkan 200 orang GTT, SK nya dikeluarkan oleh Kanwil atau Departemen P dan K Jawa Timur. Jika mengacu pada aturan Menpan jika SK pada tahun 2005 kebawah, haruslah setingkat SK Kanwil. Dengan demikian, 2000 GTT atau lebih dari itu, nasib mereka akan semakin terkatung-katung.

“Jelas nasib 2000 GTT akan susah. Kami berharap, Pemkab dan DPRD bisa memperjuangkan nasib mereka. Kenapa, karena 2000 GTT itu hanya mengantongi SK Kepala Sekolah saja. Sehingga, sesuai aturan menpan, mereka tidak bisa diangkat menjadi PNS,” kata Yakin.

Ia juga menambahkan, kalaupun mereka terangkat jadi PNS, harus melalui seleksi dari tingkat bawah. Karena SK yang disyaratkan menpan, hanyalah SK yang dikeluarkan pejabat setingkat kanwil atau kepala dinas. Itu sebabnya, nasib rekan-rekan GTT kedepannya, akan sangat-sangat dirugikan dengan adanya aturan baru dari menpan tersebut. [yog/gir]

Sumber Berita : Berita Jatim

Guru Honorer Pertanyakan Pendataan

2010-08-23T18:57:00.001-07:00

LHOKSEUMAWE- Sekitar puluhan guru tenaga honor, baik bantuan pusat maupun honor daerah mendatangi dinas pendidikan pemuda dan olah raga, Kota Lhokseumawe, Sabtu (14/8). Kedatangan para guru ini ingin mempertanyakan persyaratan pendataan tenaga honorer. Namun karena adanya mis komunikasi, malah sempat para guru melakukan orasi di depan kantor.

Aksi orasi dan berkumpulnya para tenaga honor langsung direspon oleh pihak polsek Banda Sakti. Bersama pejabat dinas terkait kapolsek memberikan arahan kepada sejumlah para tenaga pengajar. Agar dapat menyampaikan aspirasi dengan cara yang baik dan tertib.

Namun menurut para dewan guru, kedatangan mereka bukan untuk melakukan demo dinas. Tapi kedatangan mereka untuk mempertanyakan persyaratan pendataan tenaga honor menjadi CPNS. Sebab ada informasi dari beberapa tenaga honor pihaknya diundang untuk datang ke dinas.

“Kita datang kemari bukan untuk melakukan demo. Kedatangan kami untuk melihat persyaratan pendataan dan diundang oleh pihak dinas. Tapi sampai disini, pihak dinas mengatakan tidak mengundangnya. Sehingga muncullah kecurigaan diantara sejumlah guru yang hadir. Lalu dengan serta merta membuat beberapa guru melakukan orasi,”ujar Tarigan salah seorang guru.

Hal senada juga diungkapkan oleh salah seorang guru wanita yang hadir. Kedatangan mereka tidak lain untuk melihat pengumuman yang diberitahukan oleh dinas. Tapi herannya tidak semua guru yang diundang sehingga menimbulkan tanda tanya serta kecurigaan.

“Ini karena kesalahan komunikasi saja. Sebenar tidak ada masalah sebab kami datang ingin melihat pengumuman dan ada undangan. Cuma seharusnya ke depan pihak dinas jangan mengundang guru seperti ini. Kan setiap sekolah ada kepsek atau KTU untuk mewakili. Sehingga tidak terjadi salah paham seperti ini,”terang Tarigan dengan logat bataknya yang membuat orang tertawa.

Sejauh ini, pihak tenaga honorer meminta agar proses pendataan tenaga honorer harus transparan. Jika nantinya ada yang kedapatan bermain curang mereka akan melaporkan pada pihak berwajib. “Kita minta pendataan benar-benar transparan dan sesuai dengan aturan. Kalau nantinya kami mengetahui ada permainan, kami siap melaporkan pada pihak berwajib,”ujar seorang ibu kepada wartawan koran ini.

Selain pendataan, pihaknya juga berharap agar dinas dapat segera mencairkan gaji mereka. “Kami minta agar pihak dinas segera membayar gaji kami. Sebab hampir empat bulan kami belum menerima gaji. Apalagi ini memasuki bulan ramadhan dan menjelang lebaran nanti,”ucapnya. (agt)

Sumber : JPNN

Data 2.465 Tenaga Honorer Dinyatakan Batal

2010-08-23T18:56:00.000-07:00

PATI ( KR jogja com ) - Sebanyak 2.465 orang tenaga honorer yang selama ini tercatat dalam data lama, dinyatakan tidak berlaku lagi. Maka guna mempersiapkan penjaringan calon pegawai baru, Pemkab Pati akan segera melakukan pendataan ulang yang langsung akan ditangani Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pati.

Pendataan dan inventarisasi tenaga honorer di lingkungan Pemkab Pati, meliputi terhadap tenaga honorer yang tercecer pendataannya pada 2005 serta inventarisasi tenaga biaya non APBD maupun APBD. Hal itu diungkapkan Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Pati, H Haryanto SH MM. “Jadi, bila ada pendataan yang pelaksanaanya diluar institusi BKD, berarti hal itu tidak benar” ujarnya di Pati, Senin (16/8).

Sebelumnya sempat diungkapkan, adanya informasi yang menyebutkan pelaksanaan pendataan pegawai yang berlangsung di salah satu gedung. Para pesertanya sempat dipungut iuran Rp. 20 ribu. Jadi, ini jelas modus penipuan” tegasnya.

Plt Sekda Pati Haryanto SH MM menegaskan jika acuan dalam pendataan tenaga honorer yang baru disosialisasikan kepada para SKPD mulai awal Agustus ini berdasar PP Nomor 48 tahun 2005 yang disempurnakan dengan PP NO 43 tahun 2008. “Namun dalam pelaksanaannya menggunakan landasan hukum Surat Edaran MenPAN No 5 tahun 2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer Tahun 2010” ujarnya.

Dikatakanya lagi, pihaknya mensinyalir hingga kini masih terjadi praktek percaloan pegawai pelat merah atau dari lingkungan dalam di jajaran Pemkab Pati sendiri. Pelaku percaloan ini juga melibatkan sejumlah oknum PNS.

“Mereka memberi iming iming akan bisa menjadikan seseorang menjadi PNS, sepanjang mau memberi imbalan dana hingg belasan bahkan puluhan juta rupiah” kata H Haryanto SH MM yang dikenal pula sebagai Kepala BKD Pati. (Cuk)

Sumber : KR Jogja

Sosialisasi SE MENPAN & RB No. 05 Tahun 2010

2010-08-06T01:25:00.001-07:00

Dengan dikeluarkannya Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer yang Bekerja di Lingkungan Instansi Pemerintah, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul mengadakan sosialisasi di Aula Lantai III Kantor Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Bantul yang beralamat di Jl. Jendral Soedirman No. 1 Bantul, pada hari ini, Kamis tanggal 5 Agustus 2010 jam 08.00 wib.

Sosialisasi yang diikuti oleh para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se-Kabupaten Bantul ini bertujuan agar semua pihak mendapatkan pemahaman yang sama, persepsi yang sama, sehingga hal yang esensial dapat dipahami dengan utuh. Dengan adanya sosialisasi ini, harapannya adalah kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah seyogyanya dapat dilaksanakan dengan baik.

SE sendiri merupakan langkah awal dari kebijakan pemerintah terhadap tenaga honorer yang bekerja di instansi pemerintah yang memenuhi syarat sesuai PP 48 Tahun 2005 dan PP 43 Tahun 2007. Dalam SE tersebut disebutkan dua kategori tenaga honorer, Kategori I adalah tenaga honorer yang tercecer/tidak masuk database BKN namun berhak diangkat dan Kategori II yakni tenaga honorer yang memenuhi kriteria namun pembiayaan bukan dari APBN/D. Untuk Kategori I ini, data paling lambat diterima BKN pada 31 Agustus 2010 dan untuk kategori II, data paling lambat diterima pada 31 Desember 2010.

Dalam pemaparannya, Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul Subandrio menjelaskan bahwa pertemuan ini merupakan rapat koordinasi terkait pelaksanaan SE MENPAN & RB No. 05 Tahun 2010. Adapun arah sosialisasi ini adalah untuk melihat apakah di lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Bantul masih memiliki tenaga honorer yang masuk kriteria sebagaimana dimaksud dalam SE MENPAN & RB No. 05 Tahun 2010.

Subandrio juga menegaskan bahwa pejabat yang menandatangani formulir pendataan akan dikenakan sanksi administrasi maupun pidana, apabila dikemudian hari ternyata data tenaga honorer yang disampaikan tidak benar dan tidak sah.

Sementara itu, dalam penjelasan tentang Mekanisme Pelaksanaan Kebijakan SE MENPAN & RB No. 05 Tahun 2010, Kepala Bidang Pengadaan dan Pengembangan BKD Kabupaten Bantul Isa Budi Hartomo menegaskan bahwa untuk Tenaga Honorer Kategori I, istilah yang digunakan adalah "Pendataan", sedangkan untuk Kategori II, istilah yang digunakan adalah "Inventarisasi". Hal ini berarti bahwa kita jangan memulai memberikan pengharapan terhadap tenaga honorer karena tindak lanjut setelah adanya pendataan dan inventarisasi adalah belum ada.

Isa Budi Hartomo juga menjelaskan mengenai tata cara pemberkasan beserta dokumen pelengkap yang harus disertakan baik untuk Pendataan Tenaga Honorer Kategori I maupun Inventarisasi Tenaga Honorer Kategori II, prosedur pengumpulan berkas, koordinator penerima berkas, serta agenda BKD Kabupaten Bantul terkait dengan pelaksanaan kebijakan SE MENPAN & RB No. 05 Tahun 2010 tersebut.

Sumber : BKD Bantul

Pemalsu Data Honorer akan Dipolisikan

2010-08-01T20:57:00.001-07:00

JAKARTA- Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, EE Mangindaan kembali mengingatkan kejujuran petugas daerah dalam proses pendataan, verifikasi, dan validasi tenaga honorer. Proses pendataan honorer tersebut diharapkan bersih dari KKN.

"Data yang diperoleh harus akurat dan valid, tidak boleh ada kecurangan. Karena data ini akan dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam penyusunan substansi RPP tentang Persyaratan dan Tata Cara Penyelesaian Tenaga Honorer, juga RPP tentang Pegawai Tidak Tetap (PTT)," beber Mangindaan pada JPNN, Rabu (28/7).

Ditambahkan, bila Pemda masih tetap mencoba main-main dengan menyodorkan data palsu, pihaknya tak segan-segan melaporkannya ke polisi. "Kalau ada laporan atau kedapatan main curang, kami akan mempolisikan pelakunya dan pejabat pembina kepegawaian harus bertanggung jawab. Saya selalu mewanti-wanti ini karena saya tidak mau ada masalah yang muncul lagi terkait honorer," tegasnya.

Ditambahkannya, pihaknya ingin yang didata benar-benar honorer dan bukan jadi-jadian. "Saya tidak mau orang yang tidak berhak malah dapat kursi, sedangkan orang yang berhak hanya gigit jari karena tidak berdaya. Tolong, jangan mainkan nasib orang," tandasnya.(esy/jpnn)

Stop Pengangkatan Honorer di Pusat dan Daerah

2010-08-01T20:56:00.000-07:00

JAKARTA - Kendati larangan menerima tenaga honorer sudah dikeluarkan lewat PP 48 Tahun 2005 jo PP 43 Tahun 2007 tentang Tenaga Honorer Menjadi CPNS, namun kenyataannya di lapangan instansi pusat dan daerah masih tetap membuka lowongan. Akibatnya, jumlah tenaga honorer tidak terbendung.

Demi mengatasi masalah tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN&RB) EE Mangindaan, menyatakan, pihaknya tengah berupaya agar RPP tentang Persyaratan dan Tata Cara Penyelesaian Tenaga Honorer, serta RPP tentang Pegawai Tidak Tetap yang akan segera ditetapkan presiden menjadi PP.

"Kami berharap, RPP ini segera menjadi PP karena penyelesaian masalah honorer sangat mendesak. Apalagi Kementerian PAN&RB diberi tenggat tiga bulan sampai Oktober untuk menuntaskan masalah honorer," ungkap Mangindaan pada JPNN, Rabu (28/7).

Mangindaan menambahkan, PP tersebut akan menjadi dasar hukum pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan tenaga honorer yang tercecer dan tertinggal. Di samping itu, PP itu juga menjadi pedoman bagi semua pejabat pembina kepegawaian pusat dan daerah apabila instansinya membutuhkan tenaga pegawai tidak tetap (PTT) guna memenuhi kebutuhan organisasi pemerintah selain PNS.

"Yang jelas begitu PP ini ditetapkan, pengangkatan tenaga honorer baru di lingkungan instasi pemerintah pusat maupun daerah dihentikan. Tidak boleh mengangkat, kalau masih melanggar ada sanksi hukum maupun administrasi," tegasnya.

Lantas sejauh mana posisi kedua RPP tersebut? Mangindaan mengatakan, draftnya sudah masuk ke sekretariat negara dan tinggal diteken presiden. Namun dia yakin paling lambat Agustus, RPP tersebut sudah disahkan.(Esy/jpnn)

GTT dan PTT Sekolah Negeri akan Diangkat Menjadi PNS 2011, Sebuah Komitmen Pemerintah Daerah

2010-07-28T18:28:00.000-07:00

GTT dan PTT saat ini sedang resah, karena berdasarkan surat edaran Menpan NO. 5 TAHUN 2010 tentang pendataan tenaga honorer yang bekerja diinstansi pemerintah maka GTT PTT sekolah tidak terakomodir untuk dapat diangkat menjadi PNS dari jalur honorer karena mereka tidak diangkat oleh pejabat yang berwenang namun hanya diangkat oleh kepala sekolah. Namun tidak perlu berkecil hati, masih ada harapan, karena menurut sejauh pemikiran saya itu adalah mekanisme pemerintah untuk membatasi jumlah tenaga honorer sekolah yang jumlahnya sangat luar biasa banyaknya. Ini hanyalah mekanisme filtering yang cukup ampuh untuk menyaring banyaknya GTT PTT yang ingin menjadi PNS yang jumlahnya terus bertambah dari tahun ketahun meskipun pemerintah sudah melarangnya. Menurut perkiraan saya, ke depan, badan kepegawaian daerah (BKD) akan menerbitkan semacam SK dari pejabat berwenang untuk GTT PTT yang telah cukup memenuhi syarat dan masa kerja, dalam artian yang mempunyai masa kerja satu tahun per 1 januari 2005. Karena setahu saya pemerintah daerah sudah tidak mendata lagi tenaga honorer baru dan tidak memberikan insentif untuk mereka. Yang memperoleh insentif hanyalah yang mempunyai masa kerja sebelum tahun 2005 dan saya perkirakan inilah para tenaga honorer sekolah baik itu GTT ataupun PTT yang akan diangkat menjadi PNS melalui mekanisme seleksi kelak karena setahu saya yang berwenang untuk mengusulkan seorang tenaga honorer untuk dapat diangkat adalah seorang kepala daerah baik tingkat kabupaten ataupun propinsi.

Penerimaan CPNS Lulusan SMA Ditolak, SMK Diprioritaskan

2010-07-27T19:22:00.000-07:00

PANGKALPINANG, KOMPAS.com — Diusulkannya formasi tamatan SMA pada penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2010 oleh Pemerintah Provinsi Bangka Belitung (Babel) ditolak Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara. Lulusan SMA dinyatakan belum siap bekerja.

Lulusan SMU banyak tersedot untuk tenaga honorer dan sekarang kami ingin menghabiskan pengangkatan tenaga honorer yang masih tersisa.

-- Imam Mardi Nugroho

"Beberapa waktu lalu, kami mengusulkan formasi SMA, tetapi ditolak Menpan, yang ada untuk formasi SMK," kata Sekretaris Daerah Babel Imam Mardi Nugroho di Pangkalpinang, Senin (19/7/2010).

Dia menjelaskan, lulusan SMA lebih diorientasikan untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, sedangkan lulusan SMK memang dididik untuk siap bekerja. Imam menjelaskan, saat ini penganggur di Babel didominasi tamatan SMA dan, sebaliknya, para lulusan tersebut memiliki keterbatasan biaya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi.

"Lulusan SMU banyak tersedot untuk tenaga honorer dan sekarang ini kami ingin menghabiskan pengangkatan tenaga honorer yang masih tersisa," kata Imam.

Ia menilai, dengan adanya sistem pengangkatan PNS dari tenaga honorer dikhawatirkan akan menurunkan kualitas PNS yang ada, tidak mengikuti seleksi tes CPNS. "Setelah bekerja selama tiga tahun mereka menuntut minta diangkat menjadi PNS. Ini yang dikhawatirkan akan menurunkan kualitas PNS sehingga pengangkatan PNS dari tenaga honorer masih perlu dibahas lebih lanjut lagi," papar dia.

Sumber Berita : Kompas